PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.110 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 79 Tahun 2014
Pendidikan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERWALI Kota Bekasi No. 48A Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Yang Anggarannya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 62 Tahun 2014
Pendidikan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 61 Tahun 2014
Pendidikan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 53 Tahun 2014
Pendidikan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pendidikan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor No. 41 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perwali Kota Tasikmalaya No. 13 Tahun 2019 tentang PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI KOTA TASIKMALAYA
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2014
Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 84 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajarbagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan