Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.345 peraturan dalam 0,01 detik

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1957

Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 42 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

Permenkes No. 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan
Mencabut Permenkes Nomor 48 Tahun 2017, sepanjang mengatur mengenai formula penghitungan Dana BOK pada DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Download :
Permenkes Nomor 42 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1981

Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982

APBN

Download :
Keppres No 42 TH 1981.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1985

Pemberian Rumah Kediaman Kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia H. Adam Malik

APBN

Download :
KEPPRES NO 42 TH 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 42 Tahun 2018

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

APBN Desa

Download :
Perbup no. 42 tahun 2018.pdf

Abstrak

dana desa-pembagian-penetapan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2018/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ABSTRAK:

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan dana desa untuk setiap desa di wilayahnya, dengan ketentuan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2012; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; PermendesPDTT No. 9 Tahun 2016; PermendesPDTT No. 19 Tahun 2017; Permenkeu No. 199/PMK.07/2017; Permenkeu No. 225/PMK.07/2017; Permenkeu No. 226/PMK.07/2017; PerLKPP No. 13 Tahun 2013; Perbup No. 65 Tahun 2016; Perbup No. 15 Tahun 2015. ; Permentan No. 4 Tahun 2010; Permenkes No. 75 Tahun 2013; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 41 Tahun 2014; Perda No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa sumber APBN dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana, pengelolaan keuangan desa, laporan, mekanisme peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
13 hlm

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1958

Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 42 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian XIV -Kementerian- Agama- dari -Anggaran-Republik-Indonesia- Untuk-Tahun- Dinas -1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 42, LN. 1958 No. 92, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
BAB I (Pengeluaran).14.1Kementerian dan pengeluaran umum ...........8.528.90014.2Biro Peradilan Agama .......................6.438.90014.3Jawatan Urusan Agama .......................60.066.00014.4Jawatan Penerangan Agama ...................5.334.10014.5Jawatan Pendidikan Agama ...................14.664.20014.6Pendidikan Agama ...........................12.250.400 14.7Pendidikan Agama pada Sekolah Rakyat/-Lanjutan Negeri/Partikelir (Umum dan Vak) 24.211.30014.8Tunjangan Pendidikan Agama dan lain-laintunjangan ..................................23.579.00014.9Pengeluaran tidak tersangka ................MemoriJumlah .................155.073.000(Seratus lima puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah). Bagian XIV, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agama

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
4

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1954

Penetapan Bagian IVa (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawantan-Jawatan (Pemerintah), yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

UU No. 8 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian IVA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Download :
UU Nomor 42 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2002

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Diubah dengan :

PERPRES No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEPPRES No. 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Download :
KEPPRES No.42 TH 2002.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1986

Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987

APBN

Download :
KEPPRES NO 42 TH 1986.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 42 Tahun 2016

Kewajiban Pelaporan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

KEWAJIBAN PELAPORAN PENGGUNAAN ANGAGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD.2016/NO.42, TBD NO.42, LL PROV KALBAR: 13 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kewajiban Pelaporan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa agar penyelenggaraan pembangunan daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat khususnya kegiatan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun suatu mekanisme kerja yang baku dalam melaksanakan pengendalian di bidang pembangunan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU no.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; penganggaran; Pengendalian dan Pelaporan APBN; dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Bagian VIII B (Kementerian Perhubungan-Jawatan Pelayaran) dariAnggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . - - 7

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1981.