Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN SERTA LEMBAGA/ORGANISASI PROFESI DAN PERSEORANGAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 30 Tahun 2011
perbup - TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD.2011/No.30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai
yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Galon Pegawai Negeri
Sipil Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
telah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2010 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas; bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi RSUD
Ajibarang sebagafmana dfatur dafam Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas maka
peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
disesuaikan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 T ahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sanyumas Nomor 25 Tahun
2009;Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun
2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2011
Maksud Dan Tujuan; Penerima; Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai; Pajak Penghasilan; Sumber Anggaran; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2011.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 30 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka memberikan saran, pertimbangan, dan
merurnuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah serta untuk pengembangan sistem pengupahan, perlu dibentuk dewan pengupahan; b. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (6) Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 107 Tahun 20A4 tentang Dewan Pengupahan, tata cara pengusulan keanggotaan dewan pengupahan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 107 Tahun 2004;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Dewan Pengupahan; Tata Cara Pengusulan Anggota; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2011.
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 30 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah agar
lebih optimal, perlu membentuk Dewan Pengawas;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan dan Pengangkatan; Tugas dan Kewajiban; Keanggotaan; Tata Cara Pemberhentian; Sekretariat; Biaya; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2011.
Jumlah Halaman: 10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Untuk Pendidikan Non Formal (PNF) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi
masyarakat yang kurang beruntung, Pemerintah Kabupaten
Semarang perlu memberikan dukungan dana untuk
Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Non Formal, Fasilitasi Pelaksanaan Ajang
Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Unggulan Non Formal, Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, Paket B, Paket C, Fasilitasi Tindak Lanjut Pasca Buta Aksara, Kelompok Be,ajar Usaha, Ketrampilan Desa Vokasi, Fasilitasi Teknis Taman Bacaan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Non Formal;
bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberian bantuan hibah dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaanya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka oerlu ditetaokan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1l Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Untuk Pendidikan Non Formal (PNF) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2011.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 29 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Usaha Perkebunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian Izin Usaha Perkebunan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1960, UU No.5 Tahun 1984, UU No.12 Tahun 1992, UU No.10 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, Permentan No. 14/Permentan/PC.110/2/2009, Kepemtan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan, Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan, Kemitraan, Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, dan/atau Perubahan Kapasitas Pengolahan serta Diversifikasi Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2011.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 29 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
a.bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional
pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28Tahun2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 t
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2011.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
