PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PETUNJUK PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di Kab Tegal, serta mendukung program pemerintah yaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produksif berupa tersedianya akses air minum layak 100% mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak hingga 100% pada tahun 2019, Pemkab Tegal telah menganggarkan Program Daerah Pemberdayaan masyarakat (PDPM); bahwa berdasarkan pelaksanaan Program Daerahj Pemberdayaan MAsyarakat (PDPM) dapat berdayaguna dan berhasil guna tepat sasran serta tepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP no 43 Tahun 2014; Permendagri No 12 Tahun 2007; permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 9 Tahun 2009; Perda Kab tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 77 Tahun 2016; Perbup Tegal No 81 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, besaran, sasaran dan prinsip, pengorganisasian, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan, tata cara pengadaan barang/jasa, pelaporan dna pertanggungjawbaan, pembinaan dan pengawasan dan evaluasi, sanksi dan penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2017.
29 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 17 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, makadi daerah memerlukan regulasi mengenai pembentukan produk hukum daerah yang baik, dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan di daerah;
b. bahwa dalam rangka tertib pembentukan produk hukum daerah di lingkungan pemerintahan daerah, maka perlu adanya prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DewanPerwakilan Rakyat DaerahTentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11).
Dalam membentuk Peraturan perundangan di daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
63
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan dan Pemeriksaan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan
Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten maka
Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pemungutan dan Pemeriksaan retribusi Daerah perlu
dicabut dan diganti dengan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemungutan dan Pemeriksaan retribusi
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan BUpati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan
Bab III Tata Cara Penetapan Retribusi
Bab IV Tata Cara Pembayaran
Bab V Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan
Bab VI Tata Cara Penagihan Retribusi
Bab VII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab VIII Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan
Bab IX Tata Cara Penyelesaian Keberatan
Bab X Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Bab XI Pemeriksaan Retribusi Daerah
Bab XII Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
25 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2020
TINDAK PIDANA KORUPSI, Sistem Pengendalian Intern, Standar/Pedoman
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGATURAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK:
1. salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah
2. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
3. Bab III : Benturan Kepentingan
4. Bab IV : Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan
5. Bab V : Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan
6. Bab VI : Tahapan Dalam Penanganan Benturan Kepentingan
7. Bab VII :Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan
8. Bab VIII : Sanksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
10
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 17, bkn.go.id : 3 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DR. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
BAHWA RSUD DR. MOHAMMAD ZYN MEMILIKI KOMITMEN MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS PADA MASYARAKAT DENGAN MEMENUHI LAYANAN DAN FASILITAS KESEHATAN YANG MEMADAI;
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; KEBIJAKAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN; KLASIFIKASI PELAYANAN KESEHATAN; PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK; PERJANJIAN KERJA SAMA; PELAYANAN KESEHATAN PENJAMINAN; PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
59 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
