Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta
menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam
mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang maju dan
beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat
pengabdian guru keagamaan nonformal di Kabupaten
Rembang perlu memberikan insentif; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan, Pemerintah Daerah memberikan
bantuan sumberdaya pendidikan pada pendidikan
keagamaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru
Keagamaan Nonformal Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Penerima Insentif
Bab V Tata Cara Pemberian Insentif
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan personal dan
operasional Peserta Didik SD/ MI dan SMP /MTS di Kabu paten
Tulungagung, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 24 Tahun 2017 ten tang Pendanaan Pendidikan di
Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri no 32 tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44
Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun
2010; Peraturan Supati Nomor 24 Tahun 2017
peraturan supati tentang perubahan atas peraturan
Bupati nomor 24 tahun 2017 tentang pendanaan
pendidikan di kabupaten tulungagung meliputi perubahan biaya pendidikan; kebutuhan personil; kebutuhan operasional;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
Mengubah peraturan
Bupati nomor 24 tahun 2017
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 62 Tahun 2020
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini DiLingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2020/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini DiLingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 4 Tahun 2016; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini DiLingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 24 Tahun 2018; Perda Kab Bone Bolango No. 4 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini DiLingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang maksud,tujuan dan fungsi, prinsip penyelenggaraan dan layanan paud, peserta didik paud, pendidik dan tenaga kependidikan, lama pendidikan, program pembelajaran, pendirian dan penutupan, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2020
PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN ABSTRAK
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 NOMOR 273
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penerapan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak
(TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Paser perlu
menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta pada
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021.
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PermenpanRB No. 14 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; Permendiknas No.34 Tahun
2006; Permendiknas No.70 Tahun
2009; Permendikbud No.22 Tahun 2016; Permendikbud No.44 Tahun 2019; SE Mendikbud No.4 Tahun 2020; Perda No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara PPDB, PPDB Kelas Inklusif, Perpindahan Peserta Didik, Pelaporan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak,
Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran
2019/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
a. teknis pelaksanaan PPDB Kelas Inklusif diatur oleh Kepala Sekolah yang
bersangkutan.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 62 Tahun 2016
Kepegawaian, Aparatur NegaraPendidikanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Nomenklatur dan Jumlah UPTD, UPTB, dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD), UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB), DAN SATUAN PENDIDIKAN - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2016/No.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Temanggung sebagai pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung, maka perlu menetapkan
Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis Badan
(UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten
Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana
Teknis Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah. Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, jabatan, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2008 dicabut.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 62 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penegerian Sekolah Dasar Swasta/Kelas Jauh di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komperhensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistematik pembudayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.19 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.48 Tahun 2008, PP No.74 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.1 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan, Maksud Dan Tujuan, Pendirian Sekolah Dasar, Rencana Induk Pengembangan Sekolah, Siswa, Pembiayaan, Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2013.
Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 3 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
