Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.345 peraturan dalam 0,01 detik

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1958

Penetapan bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 38 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan -bagian X-Kementerian= Pendidikan- Pengajaran-dan-Kebudayaan- dari-Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 38, LN. 1958 No. 88, LL SETNEG : 9 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAB I (Pengeluaran).10.1Kementerian dan pengeluaran umum ......117.128.40010.2Perpustakaan Negara ...................910.30010.3Perguruan Tinggi ......................108.841.60010.4Jawatan Pengajaran ....................90.586.600 10.5Kursus-kursus .........................14.955.30010.6Pendidikan Guru .......................290.129.60010.7Sekolah Menengah Umum ..................74.053.10010.8Pengajaran Teknik .....................53.710.20010.9Pengajaran Perekonomian ...............12.485.20010.10Pengajaran Kewanitaan .................9.045.60010.11Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan .....498.30010.12Sekolah Menengah Kehakiman tingkat Atas345.20010.13Sekolah Rakyat Latihan/Percobaan/Peralih-an .....................................9.417.70010.14Tunjangan kepada SekolahÄsekolah Parti-kelir dan AsramaÄasrama Partikelir .....33.000.00010.15Jawatan Pendidikan Masyarakat ..........30.805.20010.16KursusÄkursus Pendidikan Pegawai JawatanPendidikan Masyarakat ..................1.088.10010.17Pemberantasan Buta Huruf ...............19.400.00010.18Perpustakaan Rakyat A ..................4.921.70010.19Kursus Kemasyarakatan ..................8.016.00010.20Urusan Pemuda. Kepanduan, Olah-raga danKewanitaan .............................1.500.00010.21Jawatan Kebudayaan .....................3.322.30010.22Bagian Kesenian ........................2.593.30010.23Perguruan Tinggi Kesenian ..............823.00010.24Perguruan Kesenian .....................1.468.70010.25Bagian Purbakala .......................1.841.90010.26Arsip Negara ...........................168.90010.27Bagian Bahasa ..........................1.542.500 10.28Tunjangan kepada Lembaga Kebudayaandan sebagainya, tunjangan kepada Musiumdan Lembaga Pengetahuan dan sumbanganuntuk penerbitan buku-buku pengetahuan ..2.671.30010.29Pengeluaran tak tersangka ...............4.200.000Jumlah: .............899.470.000(Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluhribu rupiah).Pasal 2.Bagian X. Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pendidikan. Pengajaran danKebudayaan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
9

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1957

Penetapan Bagian VB (Kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 38 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 38 Tahun 2019

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kuningan No. 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019

Download :
38 TAHUN 2019 (PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA 2019).pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1954

Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang_undang Penempatan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Download :
UU Nomor 38 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1990

Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991

APBN

Download :
KEPPRES NO 38 TH 1990.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1989

Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990

APBN

Download :
KEPPRES NO 38 TH 1989.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2019

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020

APBN Desa Dana Desa

Download :
Perbup Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PEMBAGIAN - PENETAPAN - RINCIAN DANA DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2019 (39) : 13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020;
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2004; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentangRincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. Alokasi Dasar; b. Alokasi Afirmasi; c. Alokasi Kinerja; dan d. Alokasi Formula. Ketentuan pokok yang diatur yaitu: 1. Penetapan rincian Dana Desa 2. Penyaluran Dana Desa 3. Penggunaan Dana Desa 4. Sanksi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
13 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 2004

Rincian Pengeluaran Rutin Dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2004

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
KEPPRES No.39 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemetintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020

APBN Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mengubah :

Permentan No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020

Download :
39 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1957

Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 39 Tahun 1957.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1954
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 11

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1990.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal .