Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 44 Tahun 2023
badan - perencanaan - pembangunan - daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2023/44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Jabatan; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Perbup Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan
hidup diperlukan peningkatan mutu dan standar pelayanan
pengujian parameter kualitas lingkungan;
bahwa dalam rangka memberikan layanan pengambilan
sampel parameter kualitas lingkungan yang presisi dan
akurat perlu dibentuk Laboratorium Lingkungan di
Kabupaten Pemalang;
bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020
tentang Laboratorium Lingkungan menyebutkan bahwa
Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi,
Eselon dan
Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 44 Tahun 2023
TUGAS - POKOK - FUNGSI - URAIAN - TUGAS - DAN - TATA - KERJA - SEKRETARIAT - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2023/No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa telah dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana tela diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 104 Tahun 2016; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2023; Perbup No. 38 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang meliputi Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana tela diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2023.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 44 Tahun 2023
PERBUP Kab. Purwakarta No. 242 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 ditiadakan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permenpora No. 33 Tahun 2016; Permenpar No. 21 Tahun 2016; Permendikbud No. 16 Tahun 2018; Permenpan RB No. 17 Tahun 2021; Permenpan RB No. 25 Tahun 2021; Permenpan No. 6 Tahun 2022; Permenpan RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Pariwisata, dan Kebudayaan yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020.
40 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksebilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Batauga, dipandang perlu menambah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
1. Ketentuan Pasal 2 diubah ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf n,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 43 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
badan - pengelola - keuangan - aset daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2023/43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Jabatan; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada BPKAD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 43 Tahun 2023
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 15 (lima belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 1 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak
mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan
yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak
asasi manusia;
bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di
Kabupaten Pemalang setiap tahun semakin meningkat
secara signifikan dilihat dari sisi jenis, bentuk, tempat
kejadian, pelaku, modus, dan tujuan sehingga perlu
dibentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan
perempuan dan anak;
bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/ kota wajib membentuk UPTD PPA yang
menyelenggarakan penanganan, pelindungan dan
pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi,
Eselon dan
Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun
2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Hewan Panggang
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 146 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 140 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perdagangan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 141 Tahun 2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DinasPerindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DinasKesehatan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 135 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 144 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian dan Pangan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 139 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 143 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Umum, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Dinas Pertanian Dan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan Dan Olah raga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satu Pintu, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Unit Pelaksana Teknis, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Yang Dicabut: 1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 135 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan ;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 138 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika ;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kebudayaan (Kundha Kabudayan) ;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 120 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan ;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 144 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian dan Pangan ;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 145 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 136 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan ;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 137 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga ;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 139 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup ;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 143 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana ;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 146 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan ;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 140 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata ;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perdagangan ;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 141 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja;
Jumlah Halaman: 200 HLM, Lampiran: 222 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat