APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Blora No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dalam penatausahaan bantuan sosial, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019; Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2020;
Peraturan ini mengubah Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora. Perubahan terkait pengaturan bentuk bantuan sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 57 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Uang Duka Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Yang Meninggal Dunia
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk miskin, perlu
memberikan bantuan uang duka bagi penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo
yang meninggal dunia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
diatur pemberian bantuan uang duka bagi penduduk miskin kabupaten
Sukoharjo yang meninggal dunia;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Uang Duka Bagi
Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo yang Meninggal Dunia;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kriteria penduduk miskin yang meninggal dunia dan besarnya bantuan, tata cara pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban uang duka, sumber dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 57 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
bahwa salah satu permasalahan di bidang lingkungan hidup
adalah penanganan sampah khususnya sampah plastik yang sulit
terurai secara alami; bahwa adanya masyarakat/ kelompok masyarakat yang peduli
akan pengelolaan dan/ atau pendaurulangan sampah khususnya
sampah plastik di Kabupaten Tegal dengan keterbatasan
teknologi dipandang perlu untuk diberi bantuan agar kepedulian
dan peran sertanya dalam penanganan dan/ atau pengelolaan
sampah dapat lebih optimal; bahwa agar dalam penyaluran bantuan sosial bidang lingkungan
hidup dalam kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai
sasaran perlu disusun petunjuk teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati
Tegal tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Bidang Lingkungan
Hidup dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah;
Undang-Undang Numor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, besran alokasi bantuan sosial, mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban, sumber dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2011.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2023
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Purbalingga No. 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas
pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial, maka
perlu mengubah pedoman pengelolaan belanja hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purbalingga;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga. Ketentuan Pasal 16 diubah dan diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ketentuan ayat (4) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dengan pemanfaatan potensi lokal desa, yakni potensi alam, buatan, dan budaya sebagai daya tarik wisata yang mengutamakan prinsip-prinsip berkelanjutan, perlu dilaksanakan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Tahun 2020 yang didukung Pemerintah Daerah melalui alokasi Bantuan Keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020; dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Kawasan Desa Wisata Lestari, Bantuan Keuangan, Pembiayaan, Pertanggungjawaban, dan Kerugian Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
26 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 58
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DIMASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Desease 2019
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat, sehingga pemerintah daerah perlu
menyediakan jaring pengaman sosial;
b. bahwa ketentuan penyediaan jaring pengaman sosial
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri
Nomor 10 Tahun 2020 perlu dilakukan sinkronisasi
dengan aturan perundang-undangan yang ada, sehingga
perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman
Sosial Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019;
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman
Sosial Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; jenis dan besaran jaring pengaman sosial; penerima jaring pengaman sosial; mekanisme penyaluran jaring pengaman sosial; pembiayaan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Kediri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus di Kabupaten Cilacap tahun 2015
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat
memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
kepada Desa;
b. bahwa dalam rangka membantu percepatan pembangunan
sarana dan prasarana dasar perdesaan berupa kantor desa
di Kabupaten Cilacap, dipandang perlu memberikan bantuan
keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor
414.2/128/29 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang
Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kantor Desa dan Pasar Desa Kabupaten Cilacap dalam
Rangka Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kantor Desa dan Pasar Desa Tahun 2013, telah ditetapkan
lokasi pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan
pasar desa Kabupaten Cilacap dalam rangka kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan pasar
desa tahun 2013 di Kabupaten Cilacap;
d. bahwa Keputusan Bupati Cilacap sebagaimana dimaksud
huruf c, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh desadesa
yang ditetapkan, maka dipandang perlu memberikan
bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah
Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Cilacap
tersebut
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus berasaskan :
a. transparansi;
b. swakelola dan gotong royong;
c. musyawarah
d. swadaya;
e. partisipatif;
f. akuntabilitas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2015.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
