Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.414 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan Kecamatan Soibada Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 41 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 35 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 34 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka, Dan Sumba Barat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 29 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 28 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Lumajang, Situbondo, Lamongan, Probolinggo, Malang, Bojonegoro, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 26 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 18 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 10 (Sepuluh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, Dan Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 16 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta, Dan Cianjur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 3 TH 1992.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 1991
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pembentukan Kota Administratif Langsa
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 64 TH 1991.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan