Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.717 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No.30 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No.26 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD
Diubah dengan
  1. PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD
  2. PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD
  3. PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD
Download file:
PP No.24 TH 2004.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 62 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat
  2. PP No. 53 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Watampone
  3. PP No. 41 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Klaten
  4. PP No. 36 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto
  5. PP No. 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap
  6. PP No. 24 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Adminstratif Baturaja
  7. PP No. 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Kisaran
  8. PP No. 14 Tahun 1976 tentang Pembentukan Kota Administratif Jember
Download file:
PP No.33 Tahun 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No.29 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No.18 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang. Pembentukan Kota Lhokseumawe
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No.60 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No.8 TH 2002.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Mencabut
  1. PP No. 12 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional
Download file:
PP NO 72 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
Download file:
PP NO 56 TH 2001.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan