Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Dana Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini berupa Insentif Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan pasal 14 ayat (1)
poin a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015
tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan
bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di
atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial;
b. bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
anak usia dini merupakan bagian penting dalam
upaya untuk mempersiapkan sumber daya
manusia yang berkualitas, sehingga jasa dan
pengabdian mereka dalam memberikan
pendidikan kepada anak-anak usia dini perlu
mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang
undang Nomor 2 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013
tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik –
Integratif;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13
Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi;
16. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun Anggaran 2021.
Perbup ini terdiri atas 7 Bab dan 12 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Kriteria dan Persyaratan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, Pembatalan Pembayaran, Pembinaan dan Pengawasan serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
11 Hlm dan Lampiran II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Kedokteran di Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
a. bahwa beasiswa diberikan untuk mendukung Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mewujudkan
kesejahteraan dan meningkatkan taraf kesehatan
masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi;
b. bahwa beasiswa S-1 Jurusan Kedokteran diberikan kepada
masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan
setelah selesai pendidikan dapat mengabdi serta melayani
masyarakat sebagai tenaga medis di wilayah Kabupaten
Kuantan Singingi;
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14
Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
Perbup ini terdiri atas 3 Bab dan 14 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Beasiswa dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2022.
KEPPRES No. 98 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 Tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1993
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan semi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; Perda Kab. Sanggau No. 18 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dan Tidak Mampu
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan kepada peserta didik yang berprestasi;
b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia cerdas, terampil, sehat dan berakhlak di Kabupaten Kapuas serta memperluas kesempatan bagi penduduk Kabupaten Kapuas yang tidak mampu dan berprestasi untuk mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya, maka dipandang perlu untuk difasilitasi sesuai kemampuan keuangan daerah dengan bantuan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
a. persyaratan;
b. permohonan dan pendaftaran;
c. seleksi calon penerima beasiswa;
d. penyaluran beasiswa;
e. kewajiban dan pembatalan penerima beasiswa;
f. sanksi;
g. pendanaan; dan
h. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu;
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN SD/SDLB/MI DAN SMP/SMPLB/MTs
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 51 Tahun 2017
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BLOCK GRANT SEKOLAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR : 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BLOCK GRANT SEKOLAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan administrasi yang tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Block Grant Sekolah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Block Grant Sekolah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 30 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Pondok Pesantren Dan Pendidikan Diniyah Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Peraturan Menag No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Mencabut :
Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2008 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak
Peraturan Menteri Agama NO. 51, BN.2015/NO.1303, simpuh.kemenag.go.id : 39 hlm.
Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
