Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014
ABSTRAK:
demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati
Polewali Mandar Tahun 2009-2014 yang termuat dalam
RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014
diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk
mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun
perencanaannya
UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah rubah terakhir kali dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 17 Tahun 2007; PP No 58 Tahun 2005, PP No 74 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2010.
dalam peraturan ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014 adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar
yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2010-2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kelas-Kelas Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa kelas pasar tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Pasar Kelas I, Pasar Kelas II, dan Pasar Kelas Ill; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan pengunjung di Pasar Tradisional Kabupaten dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tentang penentuan kelas pasar tradisional Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas-Kelas Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pubalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pubalingga Nomor 13 Tahun 2010; eraturan Daerah Kabupaten Pubalingga Nomor 07 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Kelas-Kelas Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2012.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Bab II Pasal 2 huruf (c) yang berbunyi tentang
Pajak Hiburan; bahwa dalam penarikan Pajak Hiburan di Wilayah
Kabupaten Sragen perlu dibuat petunjuk
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perhitungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Darah di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat
ABSTRAK:
Tarif retribusi pelayanan darah di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat(6) angka romawi VI Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu diubah. Berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA No. 17 Tahun 2008; PERDA No. 26 Tahun 2008; PERDA No. 4 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan tarif retribusi perlayanan darah di RSUD Lahat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Mengubah Pasal 63 ayat (6) angka romawi VI Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2012
perbup - TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK SARANA PEMERINTAHAN DESA, SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2012
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2012/No.28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Pemerintahan Desa, Sarana Dan Prasarana Perdesaan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
untuk Sarana Pemerintahan Desa, Sarana dan Prasarana Perdesaan,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2012
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2011
Ruang Lingkup; Asas Pemberian Bantuan Keuangan; Maksud Dan Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan; Sumber Dana Dan Jenis Kegiatan Yang DiDanai
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
