Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan
mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada
ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir
terutama didaerah sulit akses ke fasilitas kesehatan,
maka Pemerintah menyelenggarakan Program
Jaminan Persalinan
UU No.6 Tahun 1991, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2018, Permenkes No.97 Tahun 2014, Permenkes No.3 Tahun 2019, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang
Pelaksanaan Jaminan Persalinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
ABSTRAK:
bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan
salah satu perwujudan hak asasi manusia yang
patut clibargai dan diperjuangkan oleh semua pihak
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, peran
Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat antara lain menetapkan
kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan
dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan
tentang pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat di semua tatanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Indikator, Sasaran dan Pelaksana PHBS
Bab IV Pembinaan PHBS
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf
b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi
Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah dapat diberi Insentif
apabila mencapai kinerja tertentu yang besarnya ditetapkan
paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari Rencana
Penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan; bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian
target penerimaan Pajak Daerah dan Belanja Daerah yang
dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Pencapaian Target Kinerja Penerimaan
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cilacap Tahun
2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencapaian target , penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana - KESEHATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN 01 KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan
kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang
dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
dan jaringannya, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pas
Pelayanan Terpadu (Posyandu) , perlu diselenggarakan
program Bantuan OperasionaI Kesehatan (BOK);
b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dapat terlaksana dengan efektif, efisien , dan
tepat sasaran, baik dari administrasi , operasional, dan
pertanggungjawabannya, perlu menetapkan Pedoman
Operasional Penyelenggaraan Program Bantuan
OperasionaI Kesehatan (BOK) di Kabupaten Bondowoso
Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mengatur tentang pedoman penyelenggaraan program BOK, dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan dari Dana DAK Non Fisik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Prevalensia Balita (Stunting) di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga serta dalam rangka penurunan prevalensi balita pendek (stunting) di Kabupaten Demak perlu disusun kebijakan Daerah di bidang kesehatan sebagai upaya intervensi percepatan penurunan prevalensi balita pendek (stunting) di Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (Stunting) di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pilar penurunan stunting, arah kebijakan penurunan stunting, pendekatan, edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, sasaran strategis wilayah penurunan stunting, peran serta masyarakat, pencatatan dan pelaporan, penghargaan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2019
MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
dan kinerja rumah sakit perlu pedoman pengelolaan
keuangan BLUD berupa sistem remunerasi berbasis
kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan
kepada pegawai;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan
peraturan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem
Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Praya
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG
SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PRAYA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
.
.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau Memerah Air Susu Ibu
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini berisikan pedoman bagi Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggaran Tempat Sarana Umum dalam menyediakan Ruang ASI, Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan Ruang ASI sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Kabupaten Tahun 2019/ No. 428
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan TahunAnggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Sasaran; BAB III Program Kegiatan Dana BOK; BAB IV Penggunaan Dana BOK; BAB V Pelaporan; BAB VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: arah Jakstrada; penyelenggaraan Jakstrada; dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
12 halaman; Lampiran 52 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat