Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonem Baru, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undung Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 6 (enam) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Renstra Perangkat Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan guna mewujudkan
organisasi yang lebih sederhana yang meliputi penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi,sistem kerja digunakan sebagai instrumen bagi pegawai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan
fungsi organisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Perangkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM,MEKANISME KERJA,PROSES BISNIS,KETENTUAN LAIN-LAIN,
Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
-
-
58 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Selatan Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. NO. 2023/5 , LL KAB. BURU SELATAN : 10 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Buru Selatan Satu Harga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan
kerja, dan percepatan pemulihan ekonomi di tengah Pademi Covid-19, melalui penguatan ekonomi desa dalam mengatasi ketimpangan harga barang konsumsi pada wilayah kepulauan, pedesaan dan pedalaman di Kabupaten Buru Selatan. kelangkaan barang, jalur distribusi dan keterbetasan infrastruktur menjadi alasan pelaku ekonomi dalam penetapan harga yang menjadi beban bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat maka BUM Desa sebagai Lembaga ekonomi desa, memiliki peran strategis dalam mengembangkan usaha dibidang perdagangan dalam mengatasi kelangkaan barang dan harga barang konsumsi, serta menjadi pengerak perekonomian desa. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Buru Selatan Satu Harga maka diperlukan pengaturan tentang Program Buru Selatan Satu Harga; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Buru Selatan Satu Harga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Program Buru Selatan Satu Harga Kabupaten Buru Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023 NOMOR 05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
bahwa untutk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2024.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09 Tahun 2022
(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPO Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023-2026 yang memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Program Pembangunan Daerah.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2023
MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN MAROS TAHUN 2023-2028
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN MAROS TAHUN 2023-2028
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang komunikasi dan Inforrnatika bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
b. bahwa smart city merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui
program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral yang dapat meningkatkan
fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan,
kesehatan, kemiskinan, budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, · sehingga mampu
memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang· dituangkan dalam Master Plan Smart City;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Master Plan Smart City Kabupaten Maros Tahun 2023-2028.
1. Undang-Undang Noor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebaagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Tahun 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyampaian Informasi Kebencanaan Melalui Jaringan Begerak Seluler (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi
Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentangPemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Maros Nomor 149 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017-2021;
12. Peraturan Bupati Maros Nomor 52 Tahun 2017 tentang dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupatewn Maros;
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : RUANG LINGKUP
BAB IV : MASTER PLAN SMART CITY
BAB V : ELEMEN DAN SASARAN SMART CITY
BAB VI : RENCANA AKSI SMART CITY
BAB VII : PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
BAB VIII : PEMBIAYAAN
BAB IX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2023.
149
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sokaraja Tahun 2023-2043
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (3)
huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banyumas 2011-2031, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Sokaraja Tahun 2023-2043;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Tujuan Penataan WP
Bab IV Rencana Struktur Ruang
Bab V Rencana Pola Ruang
Bab VI Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Bab VII Peraturan Zonasi
Bab VIII Kelembagaan
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
187 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Masa jabatan Bupati Merangin dan Wakil Bupati Merangin Periode 2018-2023 akan berakhir pada tanggal 21 September 2023 dan akan ditunjuk Penjabat Bupati Merangin untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah; sampai dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Merangin definitif agar pembangunan daerah di Kabupaten Merangin tetap terselenggara dengan baik, diperlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Daerah; berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026.
UU Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 21 Tahun 2021; PP Nomor 19 Tahun 2022; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 60 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 59 Tahun 2021; Perda Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013; Perda Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021; Perda Kab Merangin Nomor 03 Tahun 2008; Perda Kab Merangin Nomor 04 Tahun 2014; Perda Kab Merangin Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, sistematika dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah, pengendalian dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
Lampiran: 10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu
menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun
2023-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyusunan RAD-KLA, Sasaran Program/Kegiatan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
87 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Kab. Trenggalek Tahun 2023 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2023-2027
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2022;
Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek; meliputi: dasar hukum; maksud dan tujuan; sestematika penulisan; gamabran pealyanan; struktur organisasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
jumlah 96 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
