Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.367 peraturan dalam 0,031 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Serta Hubungan Kerja Dengan Instansi Pembina
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
Nomor 6 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Serta Hubungan Kerja Dengan Instansi Pembina
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
Nomor 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran majelis kehormatan Notaris
Mencabut
  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
Download file:
25 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
Download file:
Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi
Download file:
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Download file:
Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan
Download file:
Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Komisi Banding Paten
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Download file:
Permenkumham Nomor 3 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
Download file:
Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan
Download file:
Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan