Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu
menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a
diatas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
1.KETENTUAN UMUM; 2.SUSUNAN ORGANISASI; 3.RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI;4.JABATAN FUNGSIONAL; 5.TATA KERJA; 6.KETENTUAN PERALIHAN; 7.PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2011.
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana (Dicabut)
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 54 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2011/No.53 Seri E Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum, maka dalam pelaksanaanya perlu
diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; ndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan pemungutan retribusi, pengelolaan parkir di tepi jalan umum, penyetoran penerimaan retribusi, penetapan lokasi tempat parkir di tepi jalan umum, laporan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2009 dicabut.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 54 Tahun 2011
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Jepara No. 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara
PERBUP Kab. Jepara No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional yang berimplikasi pada perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan biaya sewa rumah bag Pimpinan dan Angota DPRD Kabupaten Jepara, maka perlua adanya penyesuaian pembiayaan dan perlu meninjau kembati Peraturan Bupati, Jepara Nomor 66 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan surat Kepala Kelurahan Panggang tanggal 5 Oktober 2011 nomor 012/70, Kepala Kelurahan Potroyudan tanggal 5 Oktober 2011 nomor 012/140, Kepala Kelurahan Kauman tanggal 6 Oktober 2011 nomor 012/131, Kepala Kelurahan Bulu tanggal 10 Oktober 2011 nomor 012/83 dan Kepala Keturahan Bapangan tanggal 11 Oktober 2011 nomor 012/105/X/2011 perihal Tarip Sewa Rumah di Kelurahan yang bersangkutan ditambah dengan biaya Telepon, Listrik, Air bersih, Ruang AC dan Garasi Kendaraan Roda 4 (Empat), dinyatakan bahwa harga sewa rumah terendah scbesar Rp40.000.000,00 dan tertinggi Rp60.000.000,00 per tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirakstud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Perarturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004; Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan dalam ketentuan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 tahun 2005 tentang Tunjangan Perurahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 54 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati, agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah maka perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan bagi satuan kerja perangkat daerah yang berwenang mengelola pemberian bantuan hibah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 tahun 2008
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah Pemilukada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2011.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 54 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Bangli
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kelancaran dan pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pemerintah dan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan kewenangan desa dan tata cara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa dan Tata cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008
1. KETENTUAN UMUM; 2. KEWENANGAN DESA; 3. JENIS URUSAN PEMERINTAHAN; 4. PELAKSANAAN URUSAN; 5. KRITERIA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN; 6. MEKANISME PENAMBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN; 7. MEKANISME PENARIKAN URUSAN PEMERINTAHAN ; 8. PEMBIAYAAN; 9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 10. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011.
-
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 54 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Tahun 2011/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal untuk dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural dan tata kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, penjabaran tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2011.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2008 dicabut
43 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2011
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2011/No. 407
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
merupakan sumber pendapatan daerah yang penting
guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan
otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bentuk, Isi,Tata Cara Pengisian SPTPD, Cara Menghitung Pajak, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2011.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 54 Tahun 2011
Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2011/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk membina dan mengembangkan Perpustakan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/ Desa, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Masyarakat dan Perpustakaan Khusus perlu dikeluarkan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Tangerang.
1.UU No.4 Tahun 1990 ;2.UU No.20 Tahun 2003 ;3.UU No. 23 Tahun 2000
;4.UU No.32 Tahun 2004 ;5.UU No. 43 Tahun 2007 ;6.UU No.11 Tahun 2008
;7.UU No.14 Tahun 2008 ;8.UU No.44 Tahun 2008 ;9.UU No.25 Tahun 2009
;10.UU No. 12 Tahun 2011 ;11.PP No.19 Tahun 2005 ;12.PP No.79 Tahun 2005
;13.PP No.38 Tahun 2007 ;14.Perda Kab Tanggerang No.8 Tahun 2010
;15.Perda Kab Tanggerang No.59 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.jenis jenis perpustakaan;3.koleksi perpustakaan
;4.pengembangan koleksi;5.alihmedia koleksi;6.sarana dan prasarana
;7.layanan perpustakaan;8.taman bacaan masayarakat;9.pembudayaan kegemaran membaca;10.pengelolaan perpustakaan;11.kerjasama
;12.pendanaan;13.tenaga kepustakaan;14.pembinaan dan pengawasan
;15.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
