Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang tercantum dalam kegiatan Pemerintahan Nagari, perlu disusun Standar Biaya Umum Nagari;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Nagari;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 49 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 17 Tahun 1980; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 111 Tahun 2014; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009; Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010; Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013; Perbup Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015; Perbup Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2015; Perbup Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2015; Perbup Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2016;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang standar biaya umum Nagari yang memuat ketentuan umum; standar biaya umum; dan ketentuan penutup. Peraturan ini juga disertai 3 lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
21 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 05 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya penambahan anggaran belanja yang bersumber dari transfer ke daerah dari APBN serta penambahan anggaran belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai ketentuan Permendagri No 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 perlu menetapkan Perubahan atas Perbup Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kab Kudus TA 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perbup;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU no 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU no 30 tahun 2014; PP No 7 Tahun 1977; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 40 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; Perpres No 54 Tahun 2010; Perpres No 32 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 137 Tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 59 Tahun 2014; Permendgari No 52 Tahun 2015; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2015; Perda Kab kudus No 3 Tahun 2007; Perda Kab Kudus No 10 Tahun 2010; Perda Kab Kudus No 11 Tahun 2010; Perda Kab Kudus No 12 Tahun 2010; Perda Kab Kudus No 13 Tahun 2010; Perda Kab Kudus No 14 Tahun 2010; Perda Kab Kudus No 15 Tahun 2010; Perda Kab Kudus No 16 Tahun 2010; Perda Kab Kudus No 17 Tahun 2010; Perda Kab Kudus No 18 tahun2 010; Perda Kab Kudus No 19 Tahun2010; Perda Kab Kudus No 20 tahun 2010; Perda Kab Kudus No 5 Tahun 2011; Perda Kab Kudus No 6 Tahun 201; Perda Kab Kudus No 7 Tahun 2011; Perda Kab Kudus No 8 Tahun 2011; Perda Kab Kudus No 9 Tahun 2011; Perda Kudus No 10 tahun 2011; Perda Kab Kudus No 11 Tahun 2011; Perda Kab Kudus No 12 Tahun 2011; Perda Kab Kudus No 13 Tahun 2011; Perda Kab Kudus No 15 Tahun 2011; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 5 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 7 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 8 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 9 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 10 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 11 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 12 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 13 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 14 Tahun 2012; Perda Kab Kudus No 1 Tahun 2013; Perda Kab Kudus No 12 Tahun 2015; Perbup Kudus Nomor 41 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, perubahan pada Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II, perubahan pada Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 diubah.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 5 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 138 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 138 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa dengan adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan,dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan,berimplikasi terhadap Peraturan walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan,untuk selanjutnya dianggarklan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 51 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 31 Tahun 2016; PERDA Kota Tangerang Selatan No 12 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 5 Tahun 2016; PERDA kota Tangerang Selatan No 8 Tahun 2016; PERDA kota Tangerang Selatan No 11 Tahun 2016; PERWAL Tangerang Selatan No 138 Tahun 2016
Peraturan ini memuat; 1. Perubahan Ringkasan APBD; 2. Perubahan Kode Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Perubahan Kode Organisasi Dinas Kesehatan; 4. Perubahan Kode Organisasi Rumah Sakit; 5. Perubahan Kode Organisasi Dinas Pekerja Umum; 6. Perubahan Kode Organisasi Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang; 7. Perubahan Kode Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 8. Perubahan Kode Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 9. Perubahan Kode Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja; 10. Perubahan Kode Organisasi Dinas Sosial; 11. Perubahan Kode Organisasi Dinas Ketenagakerjaan; 12. Perubahan Kode Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 13. Perubahan Kode Organisasi Dinas Lingkungan Hidup; 14. Perubahan Kode Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 15. Perubahan Kode Organisasi Dinas komunikasi dan Informatika; 16. Perubahan Kode Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 17. Perubahan Kode Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18. Perubahan Kode Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga; 19. Perubahan Kode Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; 20. Perubahan Kode Organisasi Dinas Dinas Pariwisata; 21. Perubahan Kode Organisasi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; 22. Perubahan Kode Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 23. Perubahan Kode Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 24. Perubahan Kode Organisasi Badan Pendapatan Daerah; 25. Perubahan Kode Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 26. Perubahan Kode Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 27. Perubahan Kode Organisasi Sekretariat DPrd; 28. Perubahan Kode Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 29. Perubahan Kode Organisasi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; 30. Perubahan Kode Organisasi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah; 31. Perubahan Kode Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 32. Perubahan Kode Organisasi Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah; 33. Perubahan Kode Organisasi Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Daerah; 34. Perubahan Kode Organisasi Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Daerah; 35. Perubahan Kode Organisasi Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah; 36. Perubahan Kode Organisasi Inspektorat; 37. Perubahan Kode Organisasi Kecamatan Ciputat; 38. Perubahan Kode Organisasi Kecamatan Serpong; 39. Perubahan Kode Organisasi Kecamatan Setu
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2020
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2012; dan Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna
mengadakan tertib administras! pengelolaan kas maka
perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan
transasksi non tunai;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk
melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Gubernur
Sulawesi Tenggara nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 maka perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan
Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUJUAN
BAB III
TRANSAKSI NON TUNAI
BAB IV
RUANG LINGKUP
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017
2018
Qanun NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018/ No. 263
Qanun tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada masyarakat.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 31 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017; Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 34 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2017; Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 359 Tahun 2017.
Dalam Qanun ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berupa Laporan Keuangan.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2015
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN apbd pROVINSI bENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi bengkulu Tahun 2015 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 321 ayat (4) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, Perlu membentuk Perda baru tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2014
1. UU No. 9 tahun 1967
2. UU No. 12 tahun 1985
3. UU No. 28 tahun 1999
4. UU No. 17 tahun 2003
5. UU No. 15 tahun 2004
6. UU NO. 1 tahun 2004
7.
8. UU No. 33 tahun 2004
9. UU No. 28 tahun 2009
10. UU N. 12 tahun 2011
11. UU No. 23 tahun 2014
12. PP No. 24 tahun 2004
13. PP No. 23 tahun 2005
14. PP No. 55 tahun 2005
15. PP NO. 56 tahun 2005
16. .
17. PP NO. 65 tahun 2005
18. PP No. 79 tahun 2005
19. PP No. 8 tahun 2006
20. PP No. 38 tahun 2007
21. PP No. 71 tahun 2010
22. PP No. 30 tahun 2011
23. PP No. 2 tahun 2012
24. Permendagri No. 13 tahun 2006
25. Permendagri No. 65 tahun 2007
26. Permendagri No. 1 tahun 2014
27. –
28. Perda Provinsi Bengkulu No. 6 tahun 2007
29. Perda Prov. Bengkulu No. 14 tahun 2013
30. Perda Prov. Bengkulu 7 tahun 2014
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Belanja daerah Berupa LK berupa
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan
2. LK diatas dilampiri Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2015.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2004.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan
Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwililan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini terdiri dari 10 Pasal dan memiliki 24 Lampiran
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
