Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.321 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 17 Tahun 2013

Penyertaan Modal Ke Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Jatiluhur

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA NO 17 THN 2013 TTG PENYERTAAN MODAL KE PDPK JATILUHUR.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 17 Tahun 2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERDA Kab. Bojonegoro No. 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Perubahan Kedua

Download :
NO 17.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2013

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Badan Layanan Umum Kesehatan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak Dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda No.17 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2013

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012

APBD

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 17 Tahun 2013

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan di Kabupaten Nias

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
BERITA DAERAH 17 ttg RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.doc

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 17 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA TUGAS KEDIKLATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 17 Tahun 2013

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PT . BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA_17_TH_2013.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL - PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI - PT . BPD JAMBI

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2013/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PT . BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sehingga mampu menggerakan roda perekonomian masyarakat dan meraih laba yang dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi; Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; UU No. 38 Tahun 2007; Perda No. 02 Tahun 2007.
Perda ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, meliputi: Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal; Deviden Penyertaan Modal; Hak dan Kewajiban; Laporan Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham; Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2013.
Hal-hal yang belum diatur dalan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
11 hlm.; Penjelasan 2 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA LURAH

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERBUP NO 17 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

pelimpahan wewenang

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2013/NO.294, LL KAB. KAPUAS HULU: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA LURAH

ABSTRAK:

bahwakelurahan sebagai perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu dimana lurah secara spesifikasi tidak memiliki bidang kewenangan tertentu yang diatur secara khusus dalam Undang Undang,dan pelaksanaan tugas lurah tergantung seberapa besar delegasi kewenangan yang diberikan oleh Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ; PeraturanPemerintahNomor 73 Tahun 2005; PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Pelimpahan Kewenangan; Kewenangan yang Dilimpahkan; Pelaksanaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Penarikan Kewenangan; Pembiayaan;Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2013.
8 halaman peraturan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 17 Tahun 2013

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Kutai Timur TA 2013

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

HARGA-KEBUTUHAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Kutai Timur TA 2013

ABSTRAK:

Peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktvitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur; Untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013; Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum: UU No.12 Tahun 1992; UU No.8 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 2001; UU No.18 Tahun 2004; Pergub Kaltim No.66 Tahun 2012; Perda Kutim No.2 Tahun 2009; Perda Kutim No.1 Tahun 2013.
Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani kecuali pembudidayaan ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar. Pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2013.
Peraturan yang diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004.
49 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2013.