Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 141 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU Gangguan Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 No.450; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2004; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Kepres No. 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/ MDAG/ PER/9/2009; Permendagri No. 10 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai MAKSUD DAN TUJUAN; JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU; Wilayah Pemungutan; Penentuan Pembayaran Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran; serta Tata Cara Pemungutan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut berlakunya Perda Kabupaten Banyuasin No.35 Tahun 2003; Perda Kabupaten Banyuasin No.36 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuasin No.32 Tahun 2006; dan Perda Kabupaten Banyuasin No.37 Tahun 2003.
35 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
Atas pelaksanaan serta penyampaian pertanggungjawaban APBD TA 2010 oleh Kepala Daerah kepada DPRD, setelah terlebih dahulu diperiksa oleh BPK, perlu dibentuk Perda Kabupaten Lampung Selatan tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan TA 2010
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 20 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya perubahan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2008 maka untuk menjamin kelancaran tugas perlu dilakukan penyesuaian uraian tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Buru. Penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut pelu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagajmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana
lelah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2011.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 20 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD 2011/151 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan Dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2011.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2011
Qanun Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus
2011
Qanun NO. 20, BD.2011/ No.20
Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus
ABSTRAK:
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kebersihan terutama penyedotan kakus (wc) maka perlu dilakukan penanggulangan agar tidak menggangu kesehatan dan pencemaran lingkungan, dan dengan di adakannya hasil Evaluasi Menteri Keuangan tentang Penyampian Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan Dan / Atau Penyedotan Kakus di Lingkungan Kabupaten Aceh Besar.
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; QAUN ACEH No. 3 Tahun 2007, QANUN KAB.ACEH BESAR No. 2 Tahun 2006; QANUN KAB.ACEH BESAR No. 15 Tahun 2015.
Perubahan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 di sisipkan 1 Pasal, Pasal 11 dihapus 1 ayat, Pasal 12 diubah, Pasal 13 diubah, Pasal 14 diubah, Pasal 15 diubah, Pasal 22 ditambah 3 ayat, Pasal 22 dan Pasal 23 di sisiapkan 1 Pasal yaitu Pasal 22A.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2012.
Terdapat beberapa Pasal yang diubah/ dihapus yaitu:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3)
2. Ketentuan Pasal 6 diubah
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A
4. Ketentuan Pasal 11 dihapus 1 (satu) ayat, yakni ayat (2)
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah
6. Ketentuan Pasal 13 diubah
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah
9. Ketentuan Pasal 22 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
10. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
