Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 160 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Bentuk Dan Isi Surat Paten

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 18 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten

Download file:

PP No. 11 Th 1993.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1991

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Tata Cara Permintaan Paten

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 18 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten

Download file:

PP NO 34 TH 1991.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1991

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Pendaftaran Khusus Konsultan Paten

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

PP NO 33 TH 1991.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta

Download file:

PP NO 7 TH 1989.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1986

• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu

Dewan Hak Cipta

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta

Download file:

PP NO 14 TH 1986.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1970

• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu

Penjelesaian Hak Pemilikan N.V. Alibsjah Trading Company

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

pp no 049 tahun 1970.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Penambahan Ketentuan Penyelenggaraan "Aturan Bea Meterai 1921"

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 6 Tahun 1962 tentang Perubahan Dan Tambahan Ketentuan Penyelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921

Mengubah

Staatsblad 1921 No. 621

Download file:

pp no 009 tahun 1960.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengesahan Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten)

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Perpres Nomor 44 Tahun 2022.pdf

Perpres Nomor 44 Tahun 2022 - naskah resmi.pdf

Perpres Nomor 44 Tahun 2022 - terjemahan.pdf

PENGESAHAN - Traktat Budapest - Pengakuan Internasional - Penyimpanan - Jasad Renik - Kepentingan - Prosedur Paten

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 44, LN.2022/No.78, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten)

ABSTRAK:

Dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mendorong perkembangan inovasi dan mengembangkan sumber daya genetik nasional khususnya pelindungan jasad renik, perlu mempersiapkan proses permohonan paten terkait jasad renik melalui pengesahan traktat Budapest yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses permohonan paten yang efektif dan efisien secara internasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000.
Perpres ini mengatur mengenai pengesahan Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Traktat Budapest mengenai Pengakuan lnternasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten) yang diadopsi pada tanggal 28 April 1977 di Budapest, Hongaria, sebagaimana diubah pada tanggal 26 September 1980.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
Lampiran 2 berkas.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 101 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download file:

Perpres Nomor 101 Tahun 2021.pdf

Pelaksanaan - Paten - Pemerintah - Obat Favipiravir

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 101, LN.2021/No.254, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir

ABSTRAK:

Sehubungan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, perlu menetapkan kebijakan akses terhadap obat Favipiravir yang saat ini masih dilindungi paten.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2016.
Perpres ini mengatur mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir. Pelaksanaan paten oleh Pemerintah terhadap obat Favipiravir dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk pengobatan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pelaksanaan paten dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Perpres ini mulai berlaku. Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun pandemi belum berakhir, pelaksanaan paten oleh Pemerintah diperpanjang sampai dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan berakhir oleh Pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menunjuk industri farmasi sebagai pelaksana paten obat Favipiravir untuk dan atas nama Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri farmasi tersebut memberikan imbalan kepada pemegang paten sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual neto obat Favipiravir.
Lampiran: 2 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download file:

Perpres Nomor 100 Tahun 2021.pdf

Pelaksanaan - Paten - Pemerintah - Obat Remdesivir

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 100, LN.2021/No.253, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir

ABSTRAK:

Sehubungan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, perlu menetapkan kebijakan akses terhadap obat Remdesivir yang saat ini masih dilindungi paten.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2016.
Perpres ini mengatur mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat remdesivir. Pelaksanaan paten oleh Pemerintah terhadap obat Remdesivir dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk pengobatan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pelaksanaan paten dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Perpres ini mulai berlaku. Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun pandemi belum berakhir, pelaksanaan paten oleh Pemerintah diperpanjang sampai dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan berakhir oleh Pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menunjuk industri farmasi sebagai pelaksana paten obat Remdesivir untuk dan atas nama Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri farmasi tersebut memberikan imbalan kepada pemegang paten sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual neto obat Remdesivir.
Lampiran: 2 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 1993.