Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2001

Menemukan 1.116 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP NO 67 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Retribusi Daerah
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 45 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah
  2. PP No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
Download file:
PP NO 66 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pajak Daerah
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 64 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
  2. PP No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  3. PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
Download file:
PP NO 65 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Mencabut
  1. PP No. 48 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  2. PP No. 1 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  3. PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  4. PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP NO 64 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
PP NO 63 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP NO 62 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP NO 61 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Diubah dengan
  1. PP No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  2. PP No. 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  3. PP No. 55 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  4. PP No. 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  5. PP No. 43 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  6. PP No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Mengubah
  1. PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Download file:
PP NO 60 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Abstrak
Perlindungan Konsumen
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Download file:
PP NO 59 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Abstrak
Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
PP NO 58 TH 2001.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan