PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1990

Menemukan 178 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
BUMN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 31 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 14 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Distribusi Dan Pengolahan Kayu
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
Diubah dengan
  1. PP No. 57 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
Mencabut
  1. PP No. 3 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Organisasi Sekolah Tinggi Dan Akademi
  2. PP No. 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri
  3. PP No. 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri
  4. PP No. 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri
  5. PP No. 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)
  6. PP No. 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
Diubah dengan
  1. PP No. 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
Diubah dengan
  1. PP No. 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan