Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2021/NO.45 LL Kab Kubu Raya : 6 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN NON FORMAL TAHUN PELAJARAN 2021/2022
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Non Formal perlu dilakukan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan agar semua peserta didik baru mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jumlah Peserta Didik Baru dan Jumlah Rombongan Belajar; Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru; Persyaratan; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Non Formal; Pendanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
bahwa Pendidikan berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk karakter Peserta Didik yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan
Pendidikan Formal;
b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, setiap Peserta Didik selain harus memiliki
kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan
kecakapan hidup (life skill) yang harus menjadi bagian
integral dari sistem pendidikan dan budaya kearifan
lokal di Kabupaten Bekasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuat pedoman
penyelenggaraan Pendidikan Karakter yang di tetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66
Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1Tahun 2018, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016
Terdiri dari 26 Pasal, 14 Bab yaitu Ketentuan Umum, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Nilai Dasar Pendidikan Karakter, Pakaian Seragam Sekolah, Pengamalan Nilai Agama, Kewajiban Membawa Makanan Dan Minuman Ke Sekolah, Kewajiban Menabung, Larangan Merokok, Keterampilan Kecakapan Hidup (Life Skill), Kewajiban Sekolah, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan, Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di Kabupaten Bekasi
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 49
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubenur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
UU No.9 Tahun 1967
UU No.23 Tahun 2014
PP No.20 Tahun 1968
PP No.18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2016
Pemendagri No.12 Tahun 2017
Perda Provinsi Bengkulu No.8 Tahun 2016
Pergub Bengkulu No. 49 Tahun 2016
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan mempunyai tugas menyusun bahan perumusan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana satuan pendidikan , Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu di
Bidang Pendidikan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
15 halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, serta dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, perlu dilakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil dan guru non pegawai negeri sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negara Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 74 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2010, PP Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 Nomor 48 Tahun 2011 Nomor 158/PMK.01/2011 Nomor 11 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan, Tujuan dan Sasaran, Mekanisme Pelaksanaan, Kriteria dan Pertimbangan, Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 45 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam
rangka memudahkan koordinasi
penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan teknis
pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar perlu dibentuk
Koordinator Wilayah Kecamatan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB III
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN;
BAB IV
KEPEGAWAIAN;
BAB V
PEMBIAYAAN;
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 45 Tahun 2009
KEGIATAN REHABILITASI SEKOLAH DASAR - PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2009/No.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dapat berjalan lancar, tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu serta agar lebih berdayaguna
dan berhasil guna, perlu disusun petunjuk operasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang Di biayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171.1/PMK.07/2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/4831/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Operasional dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2009.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PP No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Bengkayang, maka untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar perlu menetapkan tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
UU No.10 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.20 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.48 Tahun 2008, PP No.74 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, PP No.57 Tahun 2021, Permendikbud No.146 Tahun 2014, PermendagriNo.80 Tahun 2015, Permendikbud No.32 Tahun 2018, Permendagri No.100 Tahun 2018, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.11 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar, Indikator dan Target; Mutu Pelayanan Dasar; Pembiayaan; Pembinaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
22 halaman dan 3 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat