Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.070 peraturan dalam 0,041 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 162 Tahun 2000
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 35 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000
  2. KEPPRES No. 170 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 146 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
  2. KEPPRES No. 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 163 Tahun 1957
Pembentukan Kementrian Urusan Hubungan Antara Daerah

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 163 Tahun 2000
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 171 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 164 Tahun 2000
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Muda

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 165 Tahun 2000
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000
  2. KEPPRES No. 172 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 147 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
  2. KEPPRES No. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
  3. KEPPRES No. 46 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok Dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan
Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 165 Tahun 2014
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
  2. PERPRES No. 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
  3. PERPRES No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
  4. PERPRES No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
  5. PERPRES No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
  6. PERPRES No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
  7. PERPRES No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  8. PERPRES No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
  9. PERPRES No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
  10. PERPRES No. 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Diubah dengan :
  1. PERPRES No. 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
  2. PERPRES No. 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
Diubah sebagian dengan :
  1. PERPRES No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
  2. PERPRES No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  3. PERPRES No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. PERPRES No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
  5. PERPRES No. 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  6. PERPRES No. 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  7. PERPRES No. 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan
  8. PERPRES No. 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga
  9. PERPRES No. 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri
  10. PERPRES No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
  11. PERPRES No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan
  12. PERPRES No. 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  13. PERPRES No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
  14. PERPRES No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian
  15. PERPRES No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  16. PERPRES No. 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  17. PERPRES No. 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  18. PERPRES No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan
  19. PERPRES No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
  20. PERPRES No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 166 Tahun 2000
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000
  2. KEPPRES No. 173 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. KEPPRES No. 82 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen
  3. KEPPRES No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 Tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
  4. KEPPRES No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  5. KEPPRES No. 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah
  6. KEPPRES No. 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk
  7. KEPPRES No. 40 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
  8. KEPPRES No. 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik
  9. KEPPRES No. 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
  10. KEPPRES No. 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
  11. KEPPRES No. 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata Dan Kesenian
  12. KEPPRES No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
  13. KEPPRES No. 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara
  14. KEPPRES No. 85 Tahun 1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara
  15. KEPPRES No. 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara
  16. KEPPRES No. 77 Tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara
  17. KEPPRES No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  18. KEPPRES No. 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional
  19. KEPPRES No. 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
  20. KEPPRES No. 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
  21. KEPPRES No. 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  22. KEPPRES No. 87 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
  23. KEPPRES No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik
  24. KEPPRES No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  25. KEPPRES No. 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional
  26. KEPPRES No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
  27. KEPPRES No. 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
  28. KEPPRES No. 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
  29. KEPPRES No. 24 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
  30. KEPPRES No. 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
  31. KEPPRES No. 64 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
  32. KEPPRES No. 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
  33. KEPPRES No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
  34. KEPPRES No. 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  35. KEPPRES No. 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 169 Tahun 2000
Pokok-Pokok Organisasi Pertamina

BUMN Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 11 Tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 170 Tahun 2000
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 35 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 171 Tahun 2000
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan