Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

Menemukan 5.392 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 8B Tahun 2010

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2011

APBD

Download :
Perbup 8B Th 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 33A Tahun 2010

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Dan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERWALI NO 33A TH 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 Tahun 2010

Minapolitan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 12 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2010 Tahun 2010

Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 44/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2000 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Penerbitan Media Cetak di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 24 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010

Rencana Bisnis Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 5 /POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Rencana Bisnis Bank

Download :
Peraturan BI No. 12-21-PBI-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 640/MPP/Kep/10/2004 tentang Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang Alat Ukur, Takar,Timbang, dan Perlengkapannya
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2008 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian
Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999

Download :
Permendag No. 48 Tahun 2010 (2).pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 34.1 Tahun 2010

Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Pasar Daerah kepada Desa yang Menjadi Lokasi Pasar Daerah di Kabupaten Purworejo

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Download :
PERBUP 34.1 TAHUN 2010.pdf

Abstrak

retribusi - bagi hasil pendapatan

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34.1, BD.2010/No.34.1 Seri E Nomor 20.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Pasar Daerah kepada Desa yang Menjadi Lokasi Pasar Daerah di Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dal am Pengelolaan Pasar Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat di lokasi Pasar Daerah sangat berperan dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan Pasar Daerah; bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, kepada pemerintah desa dapat diberikan bagi hasil dari pendapatan retribusi dengan memperhatikan peranan desa atas penerimaan retribusi tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Pasar Daerah Kepada Desa yang menj adi Lokasi Pasar Daerah di Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran bagi hasil retribusi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2010.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 25 Tahun 2008 dicabut.
5 hal

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 17/18/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika

Mengubah :

Peraturan BI No. 10/2/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System

Download :
Peraturan BI No. 12-12-PBI-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 973/20/XII/2010 Tahun 2010

Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2010

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan kepada kabupaten/kota se-provinsi papua barat tahun 2010

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 973/20/XII/2010, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 152

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2010

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentanq Pajak Daerah dan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Sarat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Sawah Tanah dan Air Permukaan (P3AST/AP), maka perlu mengatur pembagian Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Tahun 2010 sesuai ketentuan perundang-undangan; b. bahwa Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Sawah Tanah dan Air Permukaan (P3AST/AP) merupakan salah satu pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten/Kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 tahun 2009.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2010.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2010.
Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkominfo No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
Permenkominfo No. 24/PER/M.KOMINFO/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/Per/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
Permenkominfo No. 29/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

Mengubah :

Permenkominfo No. 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tahun 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

Download :
Permen Kominfo Nomor 16 Tahun 2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2011.