perbup - STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 77, 31/12/2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka
Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya
dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk
meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya ;
b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan
yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki
peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan
derajat ke$ehatan masyarakat, sehingga Rumah Sakit
dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai
dengan stap.dar yang ditetapkan dan dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat ;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan
Layanan Urnum Daerah, dan Keputusan Menteri Kesehatan
RI Notnor 129 / Menkes / SK / II / 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit maka perlu ditindak lanjuti
dengan disusunnya Standar Pelayanan Minimal bagi Rumah
Sakit Umum Daerah yang akan melaksanakan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud
huruf a, b, dan c diatas maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit
umum daerah Ajibarang yang menerapkan Pola Pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 228/Menkes/SK/
/III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129 /Menkes/SK/II/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun
2009
Maksud Dan Tujuan; Jenis Pelayanan, Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal; Pelaksanaan; Penerapan; Pembinmn Dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
100 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 77 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), khususnya
dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif
sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana
pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
mencapai kinerja tertentu;
b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya
pedoman dalam pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas dan nyata, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk rnenerapkan praktek-praktek pengelolaan keuangan yang sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang sebagai Sadan Layanan Umum Daerah;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang sebagai Sadan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah maka perlu adanya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan pada Sadan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri ·Keuangan N.omor 44/PMK.05/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/9/2006; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten ·semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Supati Semarang Nomor 2 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 77 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011;
bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu diatur uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011;
Materi Pokok: Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Organisasi; Uraian Tugas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Jumlah Halaman: 8 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 77 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemakaman Bagi Jenazah Pejabat, Mantan Pejabat, Istri/Suami dan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka memberikan penghormatan terakhir bagi pejabat, mantan pejabat, istri/suami atau janda dudanya, dan pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memfasilitasi penyelenggaraan pemakamannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor I Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan “Bangga Mbangun Desa”
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2012 agar terwujud optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat perdesaan sesuai tekad Gubernur Jawa Tengah “Bali Ndeso Mbangun Deso”; bahwa gerakan “Bangga Mbangun Desa” di Kabupaten Cilacap
berorientasi pada pembangunan perdesaan yang bersifat menyeluruh di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya, dengan tanpa meninggalkan pembangunan kota dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat; bahwa guna terwujudnya pelaksanaan gerakan “Bangga Mbangun Desa” sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun dalam suatu Pedoman yang dapat menjadi acuan bersama bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Cilacap melalui program kerja / kegiatan masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan “Bangga Mbangun Desa”;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pilar Bangga Mbangun Desa
Bab IV Lagu Mars Bangga Mbangun Desa
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2011.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 76 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur dan Besarnya Tarif Pemakaian Gedung Pancasila dan Gedung Galampa Wakaaka Milik Pemerintah Kabupaten Buton
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk mendukung pengelolaan Gedung Pancasila dan Gedung Galampa Wakaaka secara efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan atas penyediaan jasa kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengatur struktur dan besarnya tarif atas pemakaian gedung;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur dan Besarnya Tarif Pemakaian Gedung Pancasila dan Gedung Galampa Wakaaka Milik Pemerintah Kabupaten Buton;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENGENAAN TARIF
BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN
BAB VII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 76 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benis/Bibit Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diserahkannya pengelolaan Agrotechnopark (ATP) oleh
Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia kepada Pemerintah
Kabupaten Jembrana, maka perlu membentuk kelembagaan yang dapat
meningkatkan peran dan fungsinya dalam pengembangan pertanian, perkebunan
dan peternakan di Kabupaten Jembrana;
b. bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Agrotechnopark (ATP) dimaksud
huruf a di atas, secara teknis operasional berkaitan erat dengan tugas pokok Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana menyatakan bahwa pembentukan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas,
maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu pada Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 50 Tahun 2011.
1.KETENTUAN UMUM; 2.KETENTUAN UMUM; 3.KETENTUAN UMUM;4.SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONRING; 5.KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN; 6.RINCIAN TUGAS; 7.TATA KERJA;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2011.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38Tahun 2010.tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu Pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan (Dicabut)
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 76 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas Ngadirejo Ngadirejo Kabupaten Temanggung, perlu menyusun Standar Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas
Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar pelayanan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2011.
30 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 76 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Cuti Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Norn or 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek
Luk Ulo Kabupaten Kebumen, pelaksanaan cuti diatur lebih lanjut
oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang
undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Cuti Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo
Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Norn or 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pelaksanaan Cuti Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
