Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
Pejabat Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur uraian tugas Jabatan
Struktural;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
29 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Pedoman Dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 122 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Kebumen, maka perlu mengatur uraian tugas Jabatan Struktural;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 123 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
Pejabat Struktural pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur uraian tugas
Jabatan Struktural;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang raian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 124 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
Pejabat Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur uraian tugas Jabatan
Struktural;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 125 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur
uraian tugas Jabatan Struktural;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 126 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
Pejabat Struktural pada Kecamatan, maka perlu mengatur uraian tugas
Jabatan Struktural;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Kecamatan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 127 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
Pejabat Struktural pada Kelurahan, maka perlu mengatur uraian tugas
Jabatan Struktural;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 130 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umwn Daerah,
maka perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Rumah
Sak.it Umwn Daerah Kabupaten Kebumen sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Kabupaten Kebwnen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan
Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 162 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) TAhun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
