Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Ekstern Pemerintah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern dan ekstern pemerintah diperlukan pedoman sebagai acuan untuk menyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Pemeriksaan Kinerja dan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, disampaikan oleh BPK RI kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2010; PermenPANRB No. 42 Tahun 2011; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 15 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern dan ekstern pemerintah pada Pemprov Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sistematika, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
6 hlm, Lampiran : 8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka pertu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pererintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 54 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupeten Klaten perlu menyusun rincian tugas,
fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Klaten;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2008.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Majenang
ABSTRAK:
bahwa logo berperan sebagai identitas pemersatu tekad,
semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa untuk meningkatkan
kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang;
bahwa dalam rangka menunjang pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah Majenang yang optimal dan mempersatukan
semangat budaya kerja sesuai pelaksanaan reformasi
birokrasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
Majenang, maka perlu adanya pengaturan logo Rumah Sakit
Umum Daerah Majenang; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
dalam pengaturan logo Rumah Sakit Umum Daerah
Majenang, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Logo Rumah Sakit Umum
Daerah Majenang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Fungsi, Logo RSUD Majenang, Penggunaan dan Penempatan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Denda Administratif Keterlambatan Pengurusan Dokumen Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Menteri Dalam
Negeri untuk memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan
administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan
penghapusan pengenaan pungutan terhadap dokumen
kependudukan termasuk meniadakan denda adminstratif dalam
pelayanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20
Tahun 2015 tentang Denda Administratif Keterlambatan
Pengurusan Dokumen Kependudukan.
ndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Men ten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2010
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2015
tentang Denda Administratif Keterlambatan Pengurusan
Dokumen Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2015
tentang Denda Administratif Keterlambatan Pengurusan
Dokumen Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2009
PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga mencabut sepanjang menyangkut pengaturan tentang Surat Perjanjian dan Nota Kesepakatan
Mencabut :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 593
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua angka 6 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
1. UU No. 30 Tahun 2008;
2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
3. Inpres No. 6 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta sanksi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan atas kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
VIII Bab, 10 Pasal (9 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 54 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Pergub DIY No. 99 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi UPT Pada Dinas Perindag
ABSTRAK:
Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beralihnya urusan pengelolaan metrologi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota maka perlu penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 yang diubah, yaitu Pasal I yang terdiri dari Pasal 2, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
5 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
