URAIAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 90, BD.2011/NO.90
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.91 Tahun 2008 ttg Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2008 telah ditetapkan Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan-Ketentuan dalam Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo NOmor 91 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2011.
Mengubah Perbup Kulon Progo No.91 Tahun 2008 ttg Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 90 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang, perlu disusun tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu disusun kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 · Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentan Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang dicabut.
243 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 89 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Temanggung Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
secara efisien, efektif, terarah dan Yuri dis
berkesinambungan perlu disusun kebijakan
pengawasan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Kebijakan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten
Temanggung Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 7 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung 64 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sistematika kebijakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 89 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 186 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa uraian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 186 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dipandang perlu menyempurnakan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 186 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 186 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor
153 Seri D);
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mengubah Peraturan Bupati No. 186 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Jumlah Halaman: 4 HLM.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 89 Tahun 2011
Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, maka dalam rangka memberikan pedoman operasional dalam melaksanakan tugasnya perlu disusun tugas pokok, fungsi, dan rincian
tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Dan 5ekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu disusun kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat
Dewan Perwakilan, Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun
2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dicabut.
57 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 88 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Temanggung merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung telah ditetapkan menjadi Badan
Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan
Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu
diatur Pengadaan Barang/ J asa pada Badan Layanan
Umum Daerah dengan peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan ·
Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah , Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
703/Menkes/SK/IX/2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 88 Tahun 2011
URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 88, BD.2011/NO.88
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.73 Tahun 2008 ttg Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Kepegawaian Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2008 telah ditetapkan Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Badan Kepegawaian Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008
Materi Pokok: Ketentuan-Ketentuan Perubahan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Badan Kepegawaian Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2011.
Mengubah Perbup Kulon Progo No.73 Tahun 2008 ttg Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Halaman: 7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 88 Tahun 2011
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 88, BD.2011/NO.88
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan usaha dan peningkatan pendapatan melalui Pra Koperasi , Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecii di Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu pemberian bantuan· hibah untuk perkuatan modal usaha bagi Pra Koperasi , Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ;
bahwa agar penyaluran dana bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nemer 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemeriritah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan ·Nomor 245/PMK 03/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah. Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Pra Koperasi, Kelompok Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 87 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang
telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor
440 / 448 Tahun 2011 ten tang Penerapan Status Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Temanggung, dengan Status Badan Layanan Umum Daerah
Penuh maka dalam pengelolaan barang perlu diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Barang Badan Layanan Umum Daerah Rumah
sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 7 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud tujuan dan barang milik BLUD, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, pengukuran, dan pengakuan, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, tuntutan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 87 Tahun 2011
perbup - PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN KEPADA KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 87, BD.2011/No.87
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Pertambangan Kepada Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang pertambangan,
perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati
di bidang pertambangan kepada Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Banyumas; bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun
2011 ten tang Pertambangan Mineral dan Batubara
di Kabupaten Banyumas, pelaksanaan kewenangan
Bupati dapat dilaksanakan oleh Dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Pendelegasian Kewenangan di Bidang
Pertambangan Kepada Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12
Tahun 2011
Kewenangan Di Bidang Pertambangan Yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral; Pelaksanaan Pengelolaan Di Bidang Pertambangan Yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
