Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 486 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendag No. 51 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut

Permendag No. 43 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download file:

Nomor 45 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan/atau Seminar Dagang,

Download file:

Permendag No. 61 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Dan Rekomendasi Impor Komoditas Industri Kimia Hulu Tertentu

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

2024pmperin008.pdf

impor

2024

Peraturan Menteri Perindustrian NO. 8, BN.2024 (123)/46 hlm

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Dan Rekomendasi Impor Komoditas Industri Kimia Hulu Tertentu

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung stabilitas industri kimia hulu tertentu di dalam negeri dan meningkatkan kelancaran serta ketersediaan komoditas industri kimia hulu tertentu yang digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dalam menunjang proses produksi industri dalam negeri, perlu mengatur tata cara penerbitan pertimbangan teknis dan rekomendasi atas impor komoditas dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi Impor Komoditas Industri Kimia Hulu Tertentu;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan pertimbangan teknis dan pertimbangan teknis perubahan, verifikasi kemampuan industri dan verifikasi importir umum, lembaga pelaksana verifikasi, penerbitan rekomendasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sanksi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
46 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perbankan, Lembaga Keuangan Terorisme

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Download file:

Peraturan BI No. 14-27-PBI-2012.PDF

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka

Abstrak

Badan Layanan Umum Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

Download file:

peraturan-ojk-no-4-tahun-2024.pdf

saham-pt

2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 6, peraturan.go.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham telah diubah pengaturannya; b. bahwa laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka yang berlaku saat ini perlu disesuaikan dengan standar internasional atau hasil studi komparasi di negara lain; c. bahwa terdapat jenis transaksi lain yang dilakukan oleh pemegang saham berupa aktivitas menjaminkan saham yang dilakukan oleh pemegang saham perusahaan terbuka, sehingga perlu penyampaian laporan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka; d. bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh pemegang saham tertentu dan kualitas pengawasan termasuk penyediaan sistem pelaporan secara elektronik, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan; e. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka, kewajiban pelaporan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka, penyampaian pelaporan secara elektronik, sanksi administratif dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
21 hlm

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman

Download file:

Perma Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Diubah dengan

Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Download file:

PERMA_NOMOR_4_TAHUN_2020_1.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perma Nomor 5 Tahun 2014.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Partai Politik dan Pemilu

Download file:

Perma Nomor 3 Tahun 2014.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pencucian Uang Standar/Pedoman

Download file:

Perma Nomor 1 Tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.