Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.331 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 27 Tahun 2010

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI

APBN Kesehatan

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2014

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Download :
UU Nomor 27 Tahun 2014.pdf

Abstrak

anggaran-pendapatan-belanja-negara-tahun-anggaran-2015

2014

Undang-undang (UU) NO. 27, LL SETNEG : 32 HLM

Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; c. bahwa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang termuat dalam Surat Keputusan DPD Nomor 78/DPD RI/IV/2013-2014 tanggal 2 September 2014;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp1.793.588.917.577.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus sembilan puluh tiga triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: a. Penerimaan Perpajakan; b. PNBP; dan c. Penerimaan Hibah.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014.
-
-
-

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2003

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

Download :
UU Nomor 28 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1958

Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang APBN

Download :
UU Nomor 28 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian IIIA-(Kementerian- Agraria- dari- Anggaran- Republik- Indonesia- untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 28, LN. 1958 No. 78, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
BAB I (Pengeluaran).3A.1Kementerian dan pengeluaran umum ......3 172 2003A.2Pendidikan pegawai ....................138 9003A.3Pengeluaran khusus berhubung denganpenyelenggaraan agraria..............120 000 3A.4Jawatan Agraria........................935 0003A.5Inspeksi Agraria Propinsi...............Memori3A.6Penilikan AgrariaKabupaten.............Memori3A.7Pembelian dan penghapusan hak tanah....13 133 9003A.8Pengeluaran yang tak tersangka..........MemoriJumlah....................17 500 000(Tujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah).Pasal 2BagianIIIA, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Agraria

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
4

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 28 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Anggaran - Pendapatan - Belanja - Negara - Tahun Anggaran 2023 - APBN

2022

Undang-undang (UU) NO. 28, LN.2022/No.208, TLN No.6827, jdih.setneg.go.id: 54 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuk undang-undang ini.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2014; dan UU Nomor 2 Tahun 2000.
UU ini mengatur mengenai APBN TA 2023, yang terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.463.024.911.395.000,00 (dua kuadriliun empat ratus enam puluh tiga triliun dua puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.061.176.344.456.000,00 (tiga kuadriliun enam puluh satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri atas: anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran TKD.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengelola Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
Lampiran file: 99 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 54 hlm; Penjelasan hlm 55 sd 94; dan lampiran hlm 95 sd 99)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1997

Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Keputusan_Presiden_no_28 TH 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2020

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021

APBN Lingkungan Hidup Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen LHK No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Set.1/12/2020 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021

Download :
Permen LHK Nomor 28 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1994

Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94 Ke Tahun Anggaran 1994/95

APBN

Download :
PP No. 28 Th 1994.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1991

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi

APBN Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
KEPPRES No. 53 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997
KEPPRES No. 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
KEPPRES No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991

Mengubah :

KEPPRES No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi

Download :
KEPPRES NO 28 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1950

Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Buat Pegawai Negeri Sipil

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 33 Tahun 1955 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil

Download :
PP No 28 th 1950.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 1994.