Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,009 detik

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Darurat Nomor 16 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2017

Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 16 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERDA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.pdf

Abstrak

bantuan hukum - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2019/NO.80, TLD NO.213

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK:

Bahwa bantuan hukum sangat penting dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Masyarakat miskin pada umumnya masih sangat sulit mengakses keadilan, karena terkendala oleh faktor ekonomi, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000;
Perda ini mengatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin, yang meliputi Ketentuan Umum; Syarat Pemberian Bantuan Hukum; Standar Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan Bantuan Hukum; Pengawasan; Larangan dan Sanksi Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
1. Peraturan Bupati tentang mekansime pengajuan anggaran bantuan hukum dalam penyusunan APBD setiap tahun, serta besarnya jumlah anggaran bantuan hukum untuk 1 (satu) perkara/kasus atau untuk 1 (satu) calon Penerima Bantuan Hukum; 2. Peraturan Bupati tentang tata cara penyaluran dana bantuan hukum, syarat-syarat dan batas waktu penyaluran dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; 3. Peraturan Bupati tentang tata cara pelaporan mengenai penggunaan dana bantuan hukum.
13 Halaman, Penjelasan 4 Halaman.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2016

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres Nomor 17 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Darurat Nomor 17 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 17 Tahun 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PERBUP Lamandau Nomor 17 Tahun 2017.pdf

Abstrak

bantuan hukum

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/519

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor OS Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2016
BABI KETENTUAN UMUM ; BABII ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN ; BAB III TATA CARA VERIFIKASI TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNTUK MEMENUHI KELAYAKAN SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM; BAB IV TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PROGRAM BANTUAN HUKUM ; BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ; BAB VI TATA CARA DAN SYARAT TEKNIS KERJASAMA BANTUAN HUKUM ; BAB VII TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM ; BAB VIII TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ; BAB IX LARANGAN ; BAB X TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ; BAB XI PENGAWASAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
17 Halaman

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Darurat Nomor 18 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2016

Pembentukan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Sanana, Dan Pengadilan Negeri Bobong

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres Nomor 18 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2005

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu Dan Kabupaten Bandung

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
KEPPRES NO 18 TH 2005.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 1982.