Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BABI KETENTUAN UMUM ; BABII ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN ; BAB III TATA CARA VERIFIKASI TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNTUK MEMENUHI KELAYAKAN SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM; BAB IV TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PROGRAM BANTUAN HUKUM ; BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ; BAB VI TATA CARA DAN SYARAT TEKNIS KERJASAMA BANTUAN HUKUM ; BAB VII TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM ; BAB VIII TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ; BAB IX LARANGAN ; BAB X TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ; BAB XI PENGAWASAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

22 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

22 Februari 2017

Tanggal Berlaku

22 Februari 2017

Sumber

BD.2017/519

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 448 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Lamandau Nomor 17 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bantuan hukum
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/519
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	bahwa sebagai pelaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor OS Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2016 BABI KETENTUAN UMUM ; BABII ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN ; BAB III TATA CARA VERIFIKASI TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNTUK MEMENUHI KELAYAKAN SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM; BAB IV TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PROGRAM BANTUAN HUKUM ; BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ; BAB VI TATA CARA DAN SYARAT TEKNIS KERJASAMA BANTUAN HUKUM ; BAB VII TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM ; BAB VIII TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ; BAB IX LARANGAN ; BAB X TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ; BAB XI PENGAWASAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017. 17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT