Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 No. 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
ABSTRAK:
a. perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pemberantasan korupsi di Kota Pariaman Tahun 2021
UU No. 12 Tahun 2002 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 15 Tahun 2004 UU No. 5Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 11 Tahun 2017 PP No. 12 Tahun 2019 PP No. 13 Tahun 2019
PP No. 94 Tahun 2021
Per KPK No. 2 Tahun 2014
Perpres No. 188 Tahun 2014 Permendagri No. 90 Tahun 2019 Permendagri No. 77 Tahun 2020
Permenpan RB No. 34 Tahun 2011
Permenpan RB No. 63 Tahun 2011
Permenpan RB No. 39 Tahun 2013
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Permenpan RB No. 40 Tahun 2018
Permenpan RB No. 41 Tahun 2018
Permenpan RB No. 1 Tahun 2020
Permendagri No. 27 Tahun 2021
Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020
Perda No. 7 Tahun 2016
Perda No. 6 Tahun 2021
Perwali No. 86 Tahun 2021
Perwali No. 26 Tahun 2016
Perda Kota Pariaman No. 7 Tahun 2016 Perda Kota Pariaman No. 6 Tahun 2021 Perwali Kota Pariaman No. 83 Tahun 2021 Perwali Kota Pariaman No. 86 Tahun 2021 Perwali Kota Pariaman No. 91 Tahun 2021
Mengatur Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Mencabut:
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 87 Tahun 2021
45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016
tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga
Kesehatan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Seruyan terdapat beberapa ketentuan yang dipandang
perlu penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2016 dan perubahannya
ten tang Standar Bia ya Um um Tahun Anggaran 2017
sehingga perlu diubah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013
Ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
BAHWA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR PERLU DIUBAH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN DINAMIKA PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN DIMAKSUD, MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (BERITA DAERAH TAHUN 2013 NOMOR 15) SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (BERITA DAERAH TAHUN 2017 NOMOR 4); PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR (BERITA DAERAH TAHUN 2018 NOMOR 7).
KETENTUAN PASAL 6 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR DIUBAH; TERDIRI ATAS II PASAL
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
PASAL 6 DIUBAH
TIDAK ADA
7 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Kabupaten Manggarai Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung upaya peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sekaligus mutu pendidikan di Kabupeten Manggarai Timur, perlu diberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi akademik maupun non akademik; dan untuk menjamin proses penentuan penerima insentif pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten manggarai Timur yang transparan, efektif dan akuntabel, perlu dibentuk Peraturan Bupati yang mengatur pemberian insentif pendidik dan tenaga pendidikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah:
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2005; PP No.17 Tahun 2010; Permendiknas No. 16 Tahun 2007; Permendikbud No.32 Tahun 2018; Permendikbud No.3 Tahun 2019; dan Perda Kabupaten Manggarai Timur No. 6 Tahun 2016.
Materi yang diatur adalah Pemberian insentif, ruang lingkup, dan syarat penerima insentif, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MEKANISME PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efesien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan;
bahwa gaji merupakan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diberikan dalam bentuk uang pada waktu tertentu;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu diatur prosedur pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Mekanisme Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 202 1 kepada Aparatur Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 900/208/SK/2017 Tahun 2017; Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini terdiri dari 16 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas, BAB III tentang Tata Cara Pembayaran, BAB IV tentang Pengendalian Internal, BAB V tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 13 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDARISASI HONORARIUM JASA DAN BIAYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Standar/Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2020/13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat. Hak Keuangan didasarkan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga
setempat yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019.
Pedoman Pelaksanaan Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang AUDITSI BAGI TENAGA PEMERIKSA DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
