PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

Menemukan 8.622 peraturan dalam 0,049 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011
Penyelenggaraan Perhubungan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2011
Jadwal Retensi Arsip Substantif Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Arsip

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen ESDM No. 15 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2011
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Walikota No. 7 tahun 2004 tentang Persyaratan, Mekanisme, dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2011
Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2011
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Dearah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 18 Tahun 2011
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan