PERBUP Kab. Tanah Laut No. 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 166 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 175 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 175 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait
mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah berupa Pinjaman Modal Usaha dan belum diaturnya Mitigasi
Risiko terhadap Pembagian Pengembalian sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana yang ditempatkan pada PT. BPR Tanah Laut; bahwa belum adanya kajian tentang pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT. BPR Tanah Laut terkait kredit macet yang berasal dari 60% (enam puluh persen) penempatan dana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; bahwa diperlukan pengaturan untuk menjelaskan apabila terjadi kekurangan dan/atau keterlambatan terkait kewajiban lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank dan pembagian pengembalian piutang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 175 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah tentang Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 175 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengembalian Dana Investasi Daerah BerupaPinjaman Modal Usaha (Berita Dae rah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 175) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 166 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 123 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
PERBUP Kab. Cilacap No. 186 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
Mencabut
PERBUP Kab. Cilacap No. 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.166
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016 maka telah ditetapkan Perbup Cilacap No. 15 Tahun 2018. Dengan diundangkannya PP No. 72 Tahun 2019, Perbup Cilacap No. 15 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dan perlu dicabut
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Perpres No 77 Tahun 2015; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan, Kedudukan, SOTK UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten CIlacap. Pejabat yang menduduki jabatan pada UPTD DInas Kesehatan Kabupaten CIlacap berdasarkan Perbup Cilacap No. 15 Tahun 2018, tetap melaksanakn tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perbup Cilacap No 15 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 165 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Perda kab Kabupaten Cilacap No. 9 Tahun 2016, maka telah ditetapkan Perbup Cilacap No. 86 Tahun 2016. Dengan diundangkannya PP No. 72 Tahun 2019 dan permendagri No. 107 Tahun Tahun 2017, maka Perbup Cilacap No. 86 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dan perlu dicabut.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Uu No. 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Kedudukan, Susunan, organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2020.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 165 Tahun 2020
ERUBAHAN - ATAS PERATURAN - BUPATI - NOMOR 93 TAHUN 2019 - TENTANG - RENCANA KERJA - PEMERINTAH DAERAH - KABUPATEN BANYUASIN - TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD.2020/No.165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - Memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten banyuasin dan sehubungan dengan adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBAD) sebagai akibat adanya perubahan pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin,maka perlu adanya penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin
- Ketentuan Pasal 335 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan ,pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan jangka menegah daerah serta tata cara perubahan Rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah,dan perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Dasar ukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001;UU No 6 Tahun 2002;UU No 17 Tahun 2003;UU No 15 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU NO 33 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 86 Tahun 2017;Perda No 12 Tahun 2018;Perda No 1 Tahun 2019;Peerbup No 93 Tahun 2019 ;Perbup No 144 Tahun 2018
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : perubahan atas peraturan bupati nomor 93 tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten banyuasin tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 165 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan Dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha, yang menyebutkan bahwa Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) dimana Surat Keterangan Berusaha (SKB) dimaksud merupakan pengganti Surat Keterangan
Tempat Usaha (SKTU); bahwa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tanah laut yang ke-55 dan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada Badan Usaha Perseorangan Lainnya dengan cara pembebasan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB); bahwa pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut juga merupakan bentuk nyata perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terhadap pelaku usaha kecil yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan minat para pelaku badan usaha perseorangan untuk mengurus izin usahanya dengan harapan mindset bahwa “mengurusizin itu susah“ akan berubah menjadi “mengurus izin itu mudah”. Harapan kedepannya hal ini akan menarik para pelaku badan usaha perseorangan untuk berlombalomba meningkatkan usahanya; bahwa penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan, yang dalam hal ini adalah pembebasan retribusi pelayanan Nonperizinan melalui pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha
(SKB);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan Dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB), berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembebasan Retribusi;
3. Pelaporan dan Pengendalian;
4. Pertanggungjawaban; dan
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 164 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 164, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.164
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Permendagri No. 56 Tahun 2019 Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi pada Sekda sehingga Perbup Cilacap No. 84 Tahun 2016
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Kedudukan, Susunan, Organisasi, tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekda Kabupaten Cilacap. Diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas; Tata Kerja; Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perbup Cilacap No. 84 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Cilacap No. 25 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 164 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 164, BD 2020/167 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sindangjawa Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
