Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.110 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP NO. 5 TAHUN 2014.pdf

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN LUWU UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat lstimewa, perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Luwu Utara; b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/ atau bakat lainnya adalah bagian dari hak dasar yang bersangkutan untuk diselenggarakan secara inklusif oleh Pemerintah Daerah bersama unsur pemangku hak yang berkepentingan sesuai lingkup kewenangan masing-masing; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 59 · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34841, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki Potensi kecerdasan dan/ atau bakat Istimewa; 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Analisa Berkebutuhan Khusus; 16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII PUSAT SUMBER BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
NOMOR 5 TAHUN 2014
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pendidikan

Download file:

PERBUP Nomor 5 Tahun 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORA.IA UTARA

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Nomor 5 Tahun 2014.pdf

PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2014/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORA.IA UTARA

ABSTRAK:

bahwa untuk menyelenggarakan program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Toraja Utara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 43Ol); Menimbang Mengingat : 1 2 t 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dal Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatal (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 101, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O06 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 20, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 I I tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 ter:talrg Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); I l. Perafuran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang Wajib Belajar (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 9O, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); I 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 20 1O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OtO Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20lO tentang Pembahan I I I Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 l0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O|O-2O14; 16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2}ll tentang Rencana Kery'a Pemerintah Tahun 2O12; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2O10 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar; 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 20O9 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (lrmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 9); 21. Peraruran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan (lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 9); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); I I I 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Ke{a DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 8); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor ll Tahun 201O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 25. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan S truktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol2 Nomor 5).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : l. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara, 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara' 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara 5. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang te{angkau dan berkualitas' 6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/SMPLB). 7. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA/SMALB) darl Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK/SMKLB), serta sekolah swasta' Menetapkal I I 8. Pendidikan Gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di Kabupaten Torqia Utara. 9. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah Program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis. 10. Bebas biaya pendidikan ada.lah salah salu program pendidikan gratis yang membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan sekolah baik langsung maupun tidak langsung. 11. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui pemberian sebrgian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik. 12. Beasiswa pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui penyediaan dana bagi siswa berprestasi guna meringankan biaya sekolah peserta didik. 13. Peserta didik adalah murid sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 14. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis. 15. Profrl sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan. 16. Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkal lulusan yang bermutu. 17. Insentif tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar guru yaitu diatas 24 (dua puluh empat) jam mengajar' I I 18. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan (bukan guru) tetapi kepada tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, satpam dan honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan mutu luaran/ lulusan. 19. Komisi Pengawas Penyelenggara Pendidikan Gratis yang selanjutnya disingkat Komwas Led igra adalah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah Kabupaten yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratjs agar tetap sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Toraja Utara. 20. Tim Pengenda-li Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten adalah Tim yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraal pendidikan gratis, agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis. BAB II SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS Pasal 2 Sasaran pembiayaan pendidikan gratis meliputi : a. Jenjang pendidikan dasar terdiri atas : 1. Sekolah Dasar; 2. Sekolah Dasar Luar Biasa; 3. Madrasah lbtidaYah; 4. Sekolah Menengah Pertama; 5. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan 6. Madrasah TsanawiYah. b. Jenjang pendidikan menengah terdiri atas : 1. Sekolah Menengah Umum; 2. Sekolah Menengah Kejuruan / sederajat; 3. Madrasah AIiYah; dan 4. Sekolah Menengah Umum Luar Biasa' I I BAB III PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI Bagian Kesatu Tata Cara Dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaa-n Pasal 3 (l) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik, rombongan belajar, pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikaa dasar. (2) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik untuk pendidikan menengah. (3) Pengalokasian anggaran dilakukaa dengan prosedur: a. setiap sekolah sasarar penyelenggaran pendidikan gratis mengajukal data prohl sekolah pada awal tahun pelajaran yang telah ditentukan da-lam rangkap 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten, dan Tim Pengendali Provinsi dan arsip sekolah yang bersangkutal; b. Tim Pengendali Kabupaten melakukan rekapitulasi data sekolah berdasarkan profil sekolah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selanjutnya disampaikan ke Tim Pengendali Provinsi guna penyusunan penetapan alokasi anggaran kepada Gubernur; (a) Tim Pengendali Kabupaten wajib melakukan verifrkasi darr va-lidasi data sesuai dengan jenjang dan kewenangannya' (5) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Dan Prosedur Verihkasi Pasa] 4 (1) Tim Pengendali Kabupaten melakukan verifikasi data profil sekolah dan pertanggungiawaban keuangan yalg diajukan oleh sekolah sasarar penyelenggara pendidikan gratis. I I I (2) Tim Pengendali Kabupaten berwenang mengusulkan penangguhan pembayaran jika pihak sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan yang lalu atau laporan pertanggungiawaban tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana pendidikan gratis tersebut. Pasal 5 (1) Penetapan pengalokasiar biaya oleh Gubemur berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan Tim Pengendali Kabupaten. (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten mengusulkan rencana biaya pendidikan gratis ke Gubernur Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. (3) Gubernur Suiawesi Selatan menetapkan alokasi pendidikan gratis setiap Tahun sesuai usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. BAT} IV PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Penolakan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pasal 6 (1) Sekolah swasta berhak menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis yang diruangkan dalam suatu pernyataan dan / atau kepufusan yang telah mendapat persetujuan dari yayasan dan /atau komite sekolah / majelis madrasah. (2) Sekolah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis wajib memberikan jaminan pengelolaan pendidikan Yang berrnutu' I I I Bagian Kedua Penghentian Pembiayaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis Pasal 7 Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis apabila sekolah penyelenggara pendidikan gratis tidak dapat memenuhi azas penyelenggaraan pendidikan gratis. BAB V STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR Pasal 8 Penyelenggaraan pendidikan gratis harus mendorong standar mutu proses belajar mengajar secara efektif. Pasal 9 Standar mufu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). BAB VI KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PEI{YALURAN DANA PEI{YELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Komponen Pembiayaan Pasal 10 (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi : a. pembiayaan proses belajar mengajar; b. pembiayaan pemeliharaan / perbaikan ringan khusus untuk Pendidikan Dasar; c. pembiayaan ekstrakurikuler; dan d. insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dijabarkan ke dalam Rencana Keda Tahunan yang dibuat oleh sekolah bersama komite I I sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. (3) Item pembiayaan yang diatur dalam rincian komponen sebagimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : a. untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggunglawab APBD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu : 1. pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru / Kepala Sekolah; 2. pemberian bantuan siswa miskin; 3. biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan gratis; 4. pelatihan Kepemimpinan Masa Depan Terpadu yaitu : a) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); b) Kepramukaan; c) Palang Merah Remaja (PMR); d) Disiplin Lalulintas; e) Usaha Kesehatan Sekolah / Dokter Kecil, dan Pencegahan Narkoba; f) Spiritual Question, Emotional Question, Intelektual Question / Pendidikan karakter; g) Kantin kejujuran; h) Olahraga, Jantung sehat, dan Kesenian; i) Wawasan Wiyata mandala; j) Pendidikan Bela Negara; k)Pelatihan PASKIBRAKA/Tata Upacara Bendera; dan l) Kewirausahaan, Koperasi dan Perbankan. 5. lomba Guru I Kepala Sekolah Berprestasi I Berdedikasi; 6. lomba Siswa Berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN); dan 7. pembinaan peserta l,omba Guru, Kepala Sekolah dal Siswa Berprestasi ke Tingkat Nasional; b. Untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggungiawab APBD KabuPaten, Yaitu : I l. Insenlif Pendidik; 2. Insenlif Tenaga Kependidikan yang mencakup : a) Kepala Sekolah; b) Wakil Kepala Sekolah; c) WaIi Kelas; d) Kepala Tata Usaha; e) Staf Tata Usaha; f) Bendalrara Pendidikan Gratis; g) Kepala Urusan; h) Guru Bimbingan Penyuluhan / Bimbingan Konseling (BPlBK) i) Laboran; j) Pustakawan; k) Satuan Pengamanan (SATPAM); 1) Bujang Sekolah (Bl); dan m) kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik serLifikasi maupun non sertifikasi; 3. Pengadaan Lembar Ke{a Siswa; c. untuk jenjang pendididkan menengah (SMA, SMK, MA, SMLB) yang menjadi tanggungiawab APBD Provinsi yaitu : 1. peningkatan mutu manajemen, Profesi guru dan perumusan kurikulum melalui BIMTEK dan MGMP meliputi : a) pengadaan Peralatan Praktek Siswa / Peralatan [.aboratorium; b) BIMTEK Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah; c) BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru; d) BIMTEK PenSmsunan Kurikulum Implementasi; e) MGMP tentang Rencana Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar; f) Pembinaan Lomba Kesiswaan, Pemilihan Guru Teladan dan Kepala Sekolah Berprestasi; g) BIMTEK Karakter Bargsa; h) BIMTEK Pembinaan Disiplin Lalulintas; dan I I i) BIMTEK Pembinaan PMR, Kepramukaan, OSIS, UKS dan Kegiatan Kesiswaan lainnya. 2. pembelian / pengadaan Buku Referensi Muatan Lokal; a) pembelian Buku Bahasa Daerah; b) pembelian Buku Keunggulan Lokal Sulawesi Selatan; c) pembelian Buku Sejarah tokal; dan d) pembelian Buku Potensi Daerah Lainnya; 3. pembiayaan Panitia dan Pengawas Ujian serta pembiayaan laporan Hasil Belajar Siswa yang melipuli : a) pembiayaan transportasi dan Pengawasan Ujian; b) pembiayaan laporar Hasil Belajar Siswa; c) pembiayaan Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian; dan d) pembelian Alat tulis Kantor untuk pelalsanaan Ujian. d. untuk jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, SMALB) yang menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten yaitu : 1. pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan meliputi: a) Pembiayaan lrmbar Kerja Siswa; b) Insentif Guru; c) Penggandaan Materi; dan d) Penggandaan Bahan Ujian. 2. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Barr kecuali penggandaan formulir PSB meliPuti : a) pengadaan AIat Tulis kantor; b) pengadaan Buku RaPor dan Photo; c) insentif Panitia PSB; d) konsumsi Panitia; e) pembiayaan Kegiatan MOS; f) pembiayaan Tes Bakat; dan I I g) pen5rusunan l,aporan Penerimaan Siswa Baru; 3. insentif Tenaga Kependidikan yang terdiri atas : a) Kepala Sekolah; b) Wakil Kepala Sekolah; c) Wali Kelas; d) Ketua Program Studi Keahlian (SMK); e) Penanggungiawab Labl Bengkel; f) Teknisi; g) Pustakawan; h) Saluan Pengamanan (SATPAM) i) Bujang Sekolah; dan j) Cleaning Service; 4. pembiayaan kantor lainnya. (4) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) huruf a adalah komponen pembiayaan yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya. (5) Pembiayaan pemeliharaan / perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan pemeliharaan terhadap infrastruktur sekolah berkategori ringan adalah 10% (sepuluh persen) dari total dana Pendidikan Gratis yang diterima pada tahun berjalan dan tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya. (6) Pembiayaan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf c, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya. (7) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pembiayaan jasa pelaksanaan kegiatan terkait dengan kegiatan operasional pembelajaran dan pengembangan profesi yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lain. (8) Insentif tenaga pendidik darr tenaga kependidikan dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) jenis insentif sesuai beban tugas dan tanggungiawab masing-masing. I 1 I (9) Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memerlukan pengembangan profesi melalui organisasi profesi keguruan yang sah dan disetujui berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dibiayai dari penyelenggaraan pendidikan gratis secara proporsional. Pasal 11 Sekolah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik sekolah dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan. Pasal 12 Penetapar prioritas komponen pembiayaan dalam pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan dan/atau Keputusan Bupati. Bagian Kedua Syarat dan Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan Gratis Untuk Jenjang Pendidikar Dasar dan Menengah Pasal 13 (1) Syarat-syarat sekolah penerima dana pendidikan gratis sebagai berikut : a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan gratis; b. wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pendidikan graLis diatas kertas bermeterai cukup; c. wajib membebaskan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah; dan d. wajib menempelkan alokasi dana dan laporan penggunaan dana pendidikan graLis pada papan pengllmuman sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Mekanisme penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis diatur sebagai berikut : I I I a. penyaluran Dana dilakukan setiap triwulan (tiga bulan sekali) masing-masing pada tahun be{alan; b. penyaluran dana triwulan kedua dan selanjutnya, dilakukan setelah sekolah penerima dana pendidikan gratis telah menyampaikan laporal pertanggung jawaban pada triuulan sebelumnya; c. Pemerintah Daerah dapat menunda dan / atau menghenLikan pembayaran jika sekolah penerima dana pendidikan gratis tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; d. biaya penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang tidak dimanfaatkan pada tahun berjalan wajib disetorkan kemba.li ke Kas Daerah Provinsi jika dana APBD Provinsi dan Kas Daerah Kabupaten jika dana APBD Kabupaten sebelum tahun be{alan bera}hir; dan e. hasil penyetoran kembali ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan ke Dinas Pendidikan berupa tanda bukti penyetoran kembali paling lambat minggu ke II (dua) Bulan Januari tahun berikutnya. Bagiaa Ketiga l,aralgan Penggunaan Dana Pendidikan Gratis Pasal 14 ( 1) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya. (2) Komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang sebagaimara dimaksud pada ayat (1), adalah : a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain; b. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud mendapatkan keuntungan (bunga) ; c. dipinjamkan kepada pihak laia; d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, sfudy tour (karya wisata), dan sejenisnya; I I e. membayar bonus atau pakaian guru; f. membangun gedung/ruang baru; g. merehabilitasi sedang/ berat gedung; h. membeli bahan/ peralatan yang tidak proses pembelajaran; dan i. menanam saham. mendukung BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 15 (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis. (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur. (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan eva.luasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. (5) Organisasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (31 dilaksanakan Pemerintah Daerah secara berjenjang dan Kornisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. BAB VIII PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 16 ( I ) Masyarakat dapat berperanserta dan memperoleh akses da-lam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan gratis dan mutu luaran/lulusan. (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berbentuk dukungan sarana dan prasarana sekolah dan pengawasan. I (3) Ketentuan le bih lanjut menge nai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 17 (1) Peran serta masyarakat dalam pembiayaan tidak dapat disetor pada sekolah melainkan disetor langsung orang tua murid / masyarakat dan atau siapa saja kepada rekening Pemerintah Daerah yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah dari komponen sumbangan pihak ketiga. (2) Besarnya parlisipasi masyarakat dapat dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan. (3) Dana peran serta masyarakat diperuntukkan bagr peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, ekstrakurikuler siswa, insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaran/lulusan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX KOMISI PENGAWAS PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS Pasal 18 Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bersifat independen dan melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah. Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan mekanisme pembentukaa, serta tugas pokok dan fungsi Komisi Pengawas sebagaimala dimaksud dalam Pasal 18, diatur dengan Peraturan Bupati. I I I Pasal 20 Pengawasan atas penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi untuk peningkatan mutu lulusan penyelenggaraan pendidikan gratis. BAB X PENUTUP Pasal 2l Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati. Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkal. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2014.
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 0 Tahun 2014.pdf

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2014/NO.05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih efektif dan efesiennya tujuan pendidikan gratis sesuai dengan sasaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, maka perlu meninjau dan mengganti Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Sidenreng Rappang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Sidenreng Rappang;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan 246); 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1) 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
1. KETENTUAN UMUM 2. TUJUAN DAN SASARAN 3. PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI 4. PENOLAKAN DAN PEMBERHENTIAN ALOKASI DANA PENDIDIKAN GRATIS 5. KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN VARIABEL PERHITUNGAN SASARAN PENDIDIKAN GRATIS 6. SYARAT DAN MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PENDIDIKAN GRATIS 7. PENGORGANISASIAN 8. MONITORING DAN SUPERVISI 9. PELAPORAN 10. PENGAWASAN 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2010
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014

Abstrak

Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Konut No. 04 Tahun 2014.pdf

petunjuk

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2014 / NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah. yang mampu menjamin percepatan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu; b. bahwa dalam rangka memenuhi penyelengaraan pendidikan gratis dan melengkapi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupateh Konawe Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomqJ 4438); 5. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonsea Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 8. Peraturan Pemerintah Nomor Z9 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Perturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah , Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah No]nor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4863); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peaturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomo 5157); 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 19. Peraturan Menteri Pendikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di kabupaten/Kota.
Petunjuk Teknis Pengunaan BOSDA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2014.
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP, SMA, DAN SMK DENGAN SISTEM ONLINE

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERATURAN BUPATI LAMPUNG ...N SISTEM ON LINE.pdf

PPDB-online

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP, SMA, DAN SMK DENGAN SISTEM ONLINE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP, SMA, dan SMK Kabupaten Lampung Utara agar berjalan secara objektif, transparan, berkeadilan, kompetitif dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online; b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu diatur pelaksanaannya dengan peraturan Bupati Lampung Utara.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1) jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lt}m_baran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5).
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan PPDB 3. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru 4. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru 5. Daya Tampung Sekolah 6. Tata cara Seleksi 7. Penambahan Prestasi 8. Biaya Pendaftaran 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2014.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 tahun 2005

Download file:

jdih_241121021439619de65f07176.pdf

GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH - penugasan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2014/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa guru Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2005 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolafi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang dasar, maksud dan tujuan, persyaratan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, seleksi calon kepala sekolah, masa tugas, identifikasi lowongan, pengadaan calon, dan pengangkatan kepala sekolah, tata cara penilaian kinerja kepala sekolah, tata cara mutasi, pemberhentian, dan perpanjangan masa penugasan guru sebagai kepala sekolah,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 tahun 2005 dicabut.
25 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Beasiswa Pendidikan Tinggi

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP NO 4 THN 2014 TTG ...ENDIDIKAN TINGGI.pdf

PENDIDIKAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2014/NO.4, LL KAB. KAYONG UTARA: 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara, serta memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, perlu diberikan beasiswa pendidikan tinggi; bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik; bahwa untuk memberikan arah dan sasaran yang tepat terhadap pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada yang berhak menerimanya diperlukan pedoman, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 20 Tahun 2003, UU No 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2012, PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran; Prinsip Pemberian Beasiswa; Jenis Beasiswa; Peruntukan Beasiswa; Persyaratan Penerima Beasiswa; Kewajiban Penerima Beasiswa; Seleksi; Jangka Waktu Beasiswa; Tim Koordinasi; Penghentian Beasiswa; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014.
11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT PEMBERANTASAN TRIBUTA DAN PENGANGKATAN MURID PUTUS SEKOLAH KABUPATEN BANYUWANGI

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP_NO_04_TAHUN_2014_T...rantasan_tributa.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Daerah Kabupaten Kutai Timur Dan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

APBD Pendidikan

Download file:

PERBUP 3 - 2014 ttg Petun...rasional Sekolah.pdf

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH - PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Daerah Kabupaten Kutai Timur Dan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Dengan adanya kenaikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang diberikan ke sekoIah sejak Tahun 2007, Bantuan Operasional Pusat dan Bantuan Operasional Provinsi didasarkan pada jumlah murid / siswa sekolah yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Pengunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2005; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.32 Tahun 2013; PP No.41 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; PP No.47 Tahun 2008; PP No.48 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; Permendagri No.7 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kutai Timur No.2 Tahun 2009; Pergub Kalimantan Timur No.78 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum petunjuk pelaksanaan penggunaan BOSDA Kabupaten Kutai Timur dan BOS Provinsi Kalimantan Timur; alokasi BOSDA; pengelola; penerima dana BOSDA; standar minimal sekolah penerima BODSA Kabupaten Kutai Timur; mekanisme penyaluran; penggunaan; pengawasan dan pertanggungjawaban; sanksi; ketentuan lain-lain serta penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perbup Kutai Timur No.9 Tahun 2012 dan Perbup Kutai Timur No.25 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan penetapan penyaluran dana BOSDA
25 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2014.