Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2006 NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap agenda
Pembangunan di Kabupaten Rembang, maka dipandang pertu
untuk meningkatkan koordinasi setiap Pelaksanaan Kegiatan
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap Aspek
pembangunan secara terpadu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Visi, Misi Organisasi serta Tugas dan Fungsi Bidang-Bidang di dalam Forum Komunikasi Pangarusutamaan Gender. Susunan Forum Komunikasi Pangarusutamaan Gender.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2006.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Dipandang Perlu Menetapkan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Dalam Peraturan Ini : UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2003 ; Perda No. 1 Tahun 2004; Perda No. 1 Tahun 2006
Ketentuan Umum, Kedudukan,Tugaspokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2006.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2006
PEMBENTUKAN - ORGANISASI - TATA KERJA - DEWAN RISET
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2005/32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta dalam rangka peningkatan pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah, terpadu clan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam perumusan kebijakan daerah untuk peningkatan pembangunan pemerintah daerah harus mempertimbangkan arahan basil kajian penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu dibentuk Dewan Riset Daerah yang mempunyai tugas memberikan masukan sebagai lembaga ilmu pengetahuan clan teknologi yang bebas dan obyektif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002; Kcputusan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2001
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah yang memiliki tugas pokok memberikan saran dan/atau arahan dalam meningkatkan pembangunan serta pengembangan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2005.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2005
DASAR PEMBENTUKAN - KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2005/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen Persiapan
ABSTRAK:
bahwa daiam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat teiah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen; bahwa dengan dioperasionalkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayen Kabupaten Pati sebelum ditetapkannya klasifikasinya oleh Menteri Kesehatan, perlu dibentuk keiembagaan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kayen Persiapan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/ll/1998; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelembagaan RSUD Kayen Persiapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2005.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2005
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulanan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2002
PERBUP - PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, LD.2002/No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah Nomor 061/1491/SJ tanggal 23 Juli
2001 Perihal Perda tentang Organisasi Perangkat
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar- negara Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan
dan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Banjarnegara perlu ditinjau kembali untuk
disesuaikan dan diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2000
tentang Pembentukan dan Organisasi Lembagalembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah Nomor 50 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32
Tahun 2000.
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Banjar- Negara Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Lembaga- Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2002.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2000
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, LD Kab. Indramayu No 19 Tahun 2000 Seri D.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2000.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat