Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 452 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Abstrak

Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PermenPUPR12-2015.pdf

PermenPUPR12-2015 - Lamp.1.pdf

PermenPUPR12-2015 - Lamp.2.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Abstrak

Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai

Download file:

PermenPUPR28-2015.pdf

PermenPUPR28-2015 - Lamp.1.pdf

PermenPUPR28-2015 - Lamp.2.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen PUPR No. 50/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Mencabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/M/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air

Download file:

PermenPUPR37-2015.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Abstrak

Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PermenPUPR08-2015.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PermenPU11-2014.zip

PermenPU11-2014.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Penghitungan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Usaha Air Minum, Kegiatan Usaha Industri, Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan Kegiatan Usaha Pertanian

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Download file:

PermenPU08-2014.pdf

PermenPU08-2014.zip

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2013 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Abstrak

Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Download file:

PermenPU2-2013.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2011 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air

Abstrak

Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Download file:

PermenPU06-2011.pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan

Abstrak

APBN PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam

Download file:

P.49-2019 CABUT PNT.pdf

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016 - PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN - KEMENTERIAN LHK

2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 49, BN.2019/ 1092 (4 hlm)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan

ABSTRAK:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/P/HUM/2015 Perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/MENHUTII/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUTII/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dan Peraturan
UU No 41 Tahun 1999; PP No 12 Tahun 2014; Perpres No 7 Tahun 2015; Perpres No 16 Tahun 2015; dan Permen LHK No P.18/MenLHK-II/2015
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 520) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
Permen LHK No P.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016
4

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

Abstrak

Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Download file:

P.15-2019 BAKU MUTU EMISI LISTRIK TERMAL.pdf

listrik-lingkungan

2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 15, BN.2019 (455)/56 hlm

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

ABSTRAK:

bahwa pembangkit listrik tenaga termal berpotensi menimbulkan pencemaran udara, perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap emisi yang dihasilkannya
UU No. 32 Tahn 2009; PP No. 41 Tahun 1999; Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015; dan Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan batasan Baku Mutu Emisi dan kewajiban melakukan pemantauan Emisi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Termal Pembangkit Listrik Tenaga Termal meliputi: a. PLTU; b. PLTG; c. PLTGU; d. PLTD; e. PLTMG; f. PLTP; g. PLTBm; h. PLTSa; dan i. pembangkit listrik berbahan bakar campuran

CATATAN:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
56 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT