PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 486 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
  2. Permenkumham No. 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mencabut
  1. Permenkumham No. 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
  2. Permenkumham No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Mencabut
  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
  2. Permenkumham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
  3. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.11- HT.04.02 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 66 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Mengubah
  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan