Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2000

Menemukan 990 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perizinan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Di Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA BJB NO. 27 TAHUN 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA)

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2004/NO.36

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Di Jalan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka usaha untuk tertibnya pelaksanaan Perizinan Angkutan dengan Kendaran Bermotor serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang angkutan penumpang dan barang dan untuk memelihara kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas perlu diatur ketentuan ketentuan tentang Izin .Angkutan dengan kendaraan Bermotor Umum di jalan; Bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dibidang Retribusi Daerah maka perlu diatur dan ditetapkan landasan hukum yang melandasi adanya pungutan tersebut; Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 551-351 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Angkutan Kota Seluruh Indonesia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 / 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat ll ; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyenggaraan Angkutan Barang di jalan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru.
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru mengatur tentang Perizinan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Perizinan Angkutan; Tatan Cara Mendapatakan Izin; Batal atau Tidak Berlakunya Surat Izin; Retribusi; Retribusi Izin Trayek; Izin Operasi; Kartu Pengawasan Izin Isindentil dan Dispensasi; Jumlah Kendaraan Umum dan Tarif Angkutan Orang dan Barang; Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Kententuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2000.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Abstrak

Download file:

Perda No 27 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pelaksanaan, Pengendalian Dan Retribusi Ijin Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA Kab. Bandung No.27 Tahun 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 27 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

No. 27.2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 27 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

No.27 2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Bogor No. 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor

Download file:

perda_27_2000.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

2000pd3205027.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERDA No 27 Tahun 2000 - Kota Depok.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 27...tan Lumpur Tinja.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

PERDA BJB NO. 26 TAHUN 2000.pdf

Struktur Organisasi

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2004/NO.35

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan pengelolaan kewenangan Kota dipandang perlu untuk membentuk Organisasi Badan Pengawasan Daerah; Bahwa mengingat belum adanya kejelasan mengenai pembentukan Badan Audit Pemerintah atau Badan Pemeriksa Internal Pemerintah maka tugas-tugas pengawasan di Daerah perlu dikelola oleh suatu Badan Pengawasan Daerah; Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999.
Peraturan ini Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru; Ketentuan Umum; Pembentukan,Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan dan Pemberhentian; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2000.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2000.