Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik
menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup
kabupaten; bahwa guna pengendalian dan kelancaran pelaksanaan
penelitian di wilayah Kabupaten Kudus perlu mengatur
pedoman penerbitan rekomendasi penelitian di
Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, mekanisme permohonan, penerbitan rekomendasi penelitian, kewajiban dan hak peneliti, sanksi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2015.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tojo Una-Una
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu; bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2012, diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013; PP Nomor 17 Tahun 2010; Perpres Nomor 60 Tahun 2013; Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peletakan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Hal tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa; b) memiliki peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, dan kemampuan pembiayaan; c) tersedia alat peraga edukasi dan sarana belajar lainnya; d) perizinan, penamaan dan penomoran;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan No. 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung peningkatan Sumber
Daya Manusia aparatur Pemerintah di daerah, perlu adanya
pengaturan tentang pemberian ijin belajar kepada Pegawai
Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjar;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang kenaikan pangkat perlu mengatur tentang kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b konsideran di atas, ini perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun
2000 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun
2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; . Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
086/U/2003 ; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Ijin Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Ketentuan Dan Persyaratan Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
3. Ketentuan Lain-Lain;
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2015.
Dengan berlakunya Perturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pemberian ijin belajar Bagi Pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai No. 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia seutuhnya masyarakat kabupaten sambas, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian kesempatan bagi warga masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan berdasarkan prestasi, bakat dan kemampuan yang dimilikinya.;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.4 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pemberian Bantuan Pendidikan; Monitoring dan evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 4 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2015
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan khususnya dalam mendukung Program
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun
yang bermutu dan merata di Kabupaten Sinjai, perlu
pembentukan Satuan Pendidikan baru;
b. bahwa dengan meningkatnya calon peserta didik lulusan
Satuan Pendidikan Dasar dan sederajat yang akan
melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah
Pertama di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai,
maka dipandang perlu membuka Satuan Pendidikan Baru
tingkat Sekolah Menengah Pertama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Negeri 4 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994, tentang
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Negara Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013
Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 41);
-3-
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 12 TAHUN 2015
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETISI BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 12 Tahun 2015
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR dilingkungan pemerintah kabupaten boalemo tahun anggaran 2015
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/No. 497
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, Tugas Belajar dan Izin Belajar TA 2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur dengan meningkatkan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan dan pengembangan kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri sipil melalui pendidikan sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1961; Perda Kabupaten Boalemo No. 8 Tahun 2008; Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 595/D5.1/T/2007; Surat Menteri Dalam Negeri No. 892/303/SJ Tahun 2009; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi No. B/3264/m.pan-rb/10/2013; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, Tugas Belajar dan Izin Belajar Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, beasiswa, tugas belajar, izin belajar, pembiayaan, kewenangan, hukuman disiplin, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2015.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
