Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.251 peraturan dalam 0,058 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kota Depok No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 10 Tahun 2015

Pemilihan Kepala Desa

Desa

Download :
10. PILKADES.pdf

Abstrak

PEMILIHAN-KEPALA-DESA

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Tahun 2015 Nomor 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemilihan kepala desa dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan daerah ini, antara lain mengenai jenis pemilihan kepala desa, penyelenggaraan pemilihan, pendaftarab dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan, pengesahan dan pelantikan, pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, pembiayaan dan ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
37 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

desa - keuangan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2015/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 43 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.49 Tahun 2007; PP No.51 Tahun 2008; PP No.7 Tahun 2013; PP No.43 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015.
21 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 10 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

PERUBAHAN – PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2007 – PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Tahun 2015 Nomor 10 / NO REG 01/10/2015

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda Kota Pangkalpinang No. 2 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5 dan angka 6 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 di sisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8.a, angka 16 diubah, diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 22.a, angka 28 dihapus, diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 30.a, diantara angka 54 dan angka 55 disisipkan 1(satu) angka yakni angka 54.a, angka 55 diubah, diantara angka 55 dan angka 56 disisipkan 1(satu) angka yakni angka 55.a, serta ditambahkan 8 (delapan) angka yakni angka 72, angka 73, angka 74, angka 75, angka 76, angka 77, angka 78 dan angka 79, Ketentuan Pasal 4 diubah, setelah ayat (2) ditambahkan 10 (sepuluh) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 15A dan Pasal 15B, Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf n diubah, Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 27 diubah, Ketentuan Pasal 30 diubah, Ketentuan Pasal 31 diubah, Ketentuan Pasal 32 dihapus, Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 38 diubah, Ketentuan Pasal 39 diubah, Ketentuan Pasal 40 diubah, Ketentuan Pasal 48, Ketentuan Pasal 52 diubah, Ketentuan Pasal 53 ayat (7) diubah, setelah ayat (7) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), Ketentuan Pasal 54 ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 55 dihapus, Paragraph 1 (Kebijakan Umum APBD) dihapus, Ketentuan Pasal 61 diubah, Ketentuan Pasal 62 diubah, Ketentuan Pasal 63 diubah, Paragraf 2 (Prioritas dan Plafon Anggaran sementara) dihapus, Ketentuan Pasal 64 diubah, Ketentuan Pasal 65 diubah, Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 72 diubah, ketentuan Pasal 73 ayat (2) diubah, ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 77C, Pasal 77D, Pasal 77E dan Pasal 77F, Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 82A, Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 92A, Diantara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 94A dan Pasal 94B, Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 102A, Ketentuan Pasal 104 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c) dan ayat (4d), Ketentuan Pasal 121 diubah, setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), Ketentuan Pasal 123 diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), Ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 130 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 151 diubah, Diantara Pasal 151 dan Pasal 152, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 151A, Pasal 152 dihapus, Diantara Pasal 152 dan Pasal 153 dsisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 152A, Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1(satu ) BAB yakni BAB XIVA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2015.
Perda ini mengubah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
50 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2015

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Pergub PB Tahun 2015 Nomor 10.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI PAPUA BARAT

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas teknis dan sebagian tugas operasional kegiatan teknis penunjang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas. Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat perlu dengan Peraturan Daerah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012.
Peraturan Gubernur Papua Barat mengatur mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja balai pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi Papua Barat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2015.
1 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2015

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Administrasi dan Tata Usaha Negara Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERDA+NO+10.pdf

Abstrak

Kendaraan bermotor - Pengujian

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat serta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, Pemerintah Kota Balikpapan sesuai kewenangannya menyelenggarakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi setiap kendaran bermotor yang dioperasikan di jalan
UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2002 Nomor 3 Seri C Nomor 02)
15 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2015

PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELVISI DI DAERAH

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Perda 10_2015 Penyelenggaraan Penyiaran Televisi di Daerah.pdf

Abstrak

penyiaran tv daerah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELVISI DI DAERAH

ABSTRAK:

informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara serta memberikan kontribusi dari berbagai bidang baik sosial, buddaya, politik, pendidikan dan hukum
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 3. undang-undang nomor 40 tahun 1999 4. undang-undang nomor 36 tahun 1999 5. undang-undang nomor 32 tahun 2002 6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 8. peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 9. peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2005 10. peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2005 11. peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2005 12. peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2005 13. peraturan menteri komunikasi informatika no. 43 tahun 2009 14 peraturan menteri komunikasi dan informstika RI nomor 49 tahun 2009 15. peraturan menteri komunikasi dan informatika RI nomor 41 tahun 2012 16. peraturan komisi penyiaran indonesia nomor 01/P/KPI/03/2012 19. peraturan komisi penyiaran indonesia nomor 02/P/KPI/03/2012
peraturan daerah ini memutuskan tentang penyelenggaraan penyiaran televisi di daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2015

Pedoman Kerjasama untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C sebagai Penyelenggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah secara Penuh

Badan Layanan Umum BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bogor No. 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerjasama untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah Secara Penuh

Download :
2015pb3201010.pdf

Abstrak

pedoman - kerjasama - untuk - peningkatan - pelayanan - kesehatan - pada - rumah - sakit - umum - daerah - cileungsi - kelas - c - sebagai - penyelenggara - pola - pengelolaan - keuangan - badan - layanan - umum - daerah - secara - penuh

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kab. Bogor Tahun 2015 No. 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C sebagai Penyelenggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah secara Penuh

ABSTRAK:

Bahwa dalam meningkatkan drajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan pada masyarakat di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan Pasal 96 Permendagri No. 61 Tahun 2007 maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Kerjasama Untuk Peningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C sebagai Penyelenggara pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/02/M./PAN/1/2007; Permenkes No. 56 Tahun 2014; Perda Kab Boogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kerjasama, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2015.
9 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 10 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Kolaka No. 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupetan Kolaka Tahun Anggaran 2015

Download :
Perbup Kolaka No.10 Tahun 2015.pdf

Abstrak

pedoman

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2015 /No. 10, LL 29 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusuan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015; b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pembahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;
Ketentuan Pasal 97 diubah Ketentuan Pasal 102 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus Ketentuan Pasal 159 ayat (1) Nomor 1 ditambah uraian penjelasan dan Nomor 10 diubah Ketentuan Pasal 165 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah Ketentuan Pasal 172 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la) Ketentuan Pasal 184 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) diubah Ketentuan Pasal 185 diubah Ketentuan Pasal 186 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah Ketentuan Pasal 216 ayat (2) diubah Ketentuan Pasal 219 ayat (1) dan ayat (2) diubah Ketentuan Pasal 228 ayat (1) huruf k diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Peraturan Bupati no 10 tahun 2015_compressed_ocr.pdf

Abstrak

juklak-perda-peternakan-kesehatan-hewan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Tahun 2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No. 18 Tahun 2012 perlu diatur pelaksanaanya
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1996; UU No 8 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2014; UU No 18 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 15 Tahun 1977; PP No 22 Tahun 1983; PP No 78 Tahun 1992; PP No 82 Tahun 2001; PP No 38 Tahun 2007; PP No 28 Tahun 2008; Perpres No 1 Tahun 2007; Perpres No 95 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2011; Perda Kab Temangung No 12 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/ 2005;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/ 2007;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/ 2009;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/ 2009;Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 27 Tahun 2009;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/ 1/ 2010;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/ 1/ 2010;Peraturan Menteri Pertanian No. 49/Permentan/OT.140/ 10/ 2006; Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/10/ 2009;Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/Kpts/Org/6/ 1980;Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7 / 1992;Keputusan Menteri Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2012

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2015.
62 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2015.