Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.921 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 126 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Ralin

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
pp no 126 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 126 Tahun 2018

Tanda Sah Tahun 2019

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Permendag No. 126 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 126 Tahun 2017

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERBUP NO 126 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

perusahaan - tanggung jawab sosial dan lingkungan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 126, BD.2017/NO.126

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3) Perda Kab Temanggung No 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Temanggung No 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 19 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 47 Tahun 2012; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 7 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 2 tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 8 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kelembagaan, tim fasilitasi TJSLP, mekanisme kerja, program TJSLP mandiri, program TJSLP terkoordinasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembiayaan, peran serta masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
9 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 127 Tahun 2016

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kota Semarang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
pw127.pdf

Abstrak

STRUKTUR-ORGANISASI-upt-perdagangan

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 127, BD.2016/No.127

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kota Semarang

ABSTRAK:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal; b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemermtah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan PresidenNomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, jabatan fungsional dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 127 Tahun 2018

Daerah Tertib Ukur

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
No_127_Tahun_2018_1551858388.pdf

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 127, BD 2018/127

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daerah Tertib Ukur

ABSTRAK:

a. bahwa kebenaran hasil pengukuran atas barang yang diperdagangkan merupakan suatu upaya memberikan jaminan kepada konsumen; b. bahwa dalam rangka meningkatkan citra Kabupaten Bandung dalam menghadapi perdagangan global, perlu adanya penertiban serta pengelolaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dengan baik dan benar sehingga tercipta tertib ukur dan tertib niaga; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daerah Tertib Ukur;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/3/2010, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/MDAG/PER/ 10/2012, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/ 10/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/MDAG/PER/ 11/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/ PER/ 5/2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
Terdiri dari 11 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, mekanisme DTU, kriteria tanda tera, kewajiban dan larangan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai daerah tertib ukur
8 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 127 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Metrika

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 8 Tahun 1988 tentang Pembubaran Perusahaan Negera Metrika Dan Penambahan Penyertaan Modal Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Negara Metrika Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Krakatau Steel

Download :
pp no 127 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 127 Tahun 2001

Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Download :
Keputusan_Presiden_no_127_th_2001.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut :

Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga

Download :
Permendag No. 127 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Boma

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 2 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Boma, Perusahaan Negara (P.N) Bisma Dan Perusahaan Negara (P.N) Indra Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download :
pp no 128 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Bisma

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 2 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Boma, Perusahaan Negara (P.N) Bisma Dan Perusahaan Negara (P.N) Indra Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download :
pp no 129 tahun 1961.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2001.