Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi; bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Tengah, serta dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Ta.hun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan penutup, maksud dan tujuan, ruang lingkup, implementasi pendidikan karakter antikorupsi, pelaksana implementasi pendidikan karakter antikorupsi, kerjasama, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 36 Tahun 2012
BANTUAN - DANA OPERASIONAL - KESEJAHTERAAN - DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH - KABUPATEN BATANG HARI - TA 2012
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2012/NO.113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN DANA OPERASIONAL (DOS) DAN KESEJAHTERAAN KEPADA DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH (DTA) DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK:
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan tanggung jawab terhadap anak didik pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) perlu adanya Bantuan Dana Operasional (DOS) dan Kesejahteraan kepada tenaga Pendidikan pada DTA dalam Kab. Batang Hari;
Bantuan DOS dan kesejahteraan dimaksud dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pendidikan keagamaan pada DTA.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah dengan dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; Permendagri No. 3 Tahun 1983; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2012; Perbup No. 33 Tahun 2012; Kep. Bersama Menag dan Mendagri No. 70 Tahun 1978; Kep. Bersama Menag dan Mendagri No. 128 Tahun 1982; Kep. Bersama Mendagri No. 44 Tahun 1998; Kepmenag No. 373 Tahun 2002.
Perbup ini mengenai tentang, Bantuan DOS dan Kesejahteraan kepada DTA dalam Kab. Batang Hari TA 2012, yang meliputi: Maksud dan Tujuan; Besarnya Bantuan; Biaya Opersional; Sumber Dana; Syarat-syarat Penerima Bantuan; Syarat-Syarat tenaga Pengajar; Larangan Penggunaan Dana; Pertanggungawaban; Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 36, BN.2018/No.1123, peraturan.go.id : 20 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Sekolah Gotong Royong Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sekolah Gotong Royong agar dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan Sekolah Gotong Royong di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum: UU No.20 Tahun 2003; UU No.37 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.13 Tahun 2015; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2016; Permendikbud No.47 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2017; Perbub No.33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbub No.8 Tahun 2018; Perbub No.35 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum dan petunjuk teknis sekolah gotong royong di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berupa pengertian, manfaat, dan nilai-nilai sekolah gotong royong; tujuan dan sasaran sekolah gotong royong; persiapan dan pelaksanaan; mekanisme pemberian, monitoring, dan evaluasi sumbangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
4 hlm; Lampiran : 5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Prasekolah Dasar
ABSTRAK:
Berdasarkan peraturan perundang - Undangan serta memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan ,dipelukan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini 1 (satu ) tahun prasekolah dasar
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 20 Tahun 2003;UU No 39 Tahun 1999;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010;PP No 2 Tahun 2018;PP No 57 Tahun 2021;Permendikbud No 146 Tahun 2014;Permendagri No 18 Tahun 2018;Permendikbud No 32 Tahun 2018;Permendagri No 100 Tahun 2018;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda 12 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum ,Penerimaan pelayanan dasar,mutu pelayanan dasar,Program penuntas paud,pemenuhan SPM Paud,Pelaporan pelaksanaan pemenuhan SPM Paud,Pembinaan dan evaluasi,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; bahwa sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas
pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, maka
penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilakukan
secara akuntabel, objektif, transparan, tanpa diskriminasi
dan berkeadilan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Penyelenggaraan PPDB
Bab IV Pengawasan, Layanan Pengaduan dan Pelaporan
Bab V Larangan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU UNTUK WILAYAH KEPULAUAN DAN PESISIR
ABSTRAK:
bahwa salah satu penyebab anak putus sekolah dan
anak tidak melanjutkan pendidikan di pulau atau di pesisir karena mereka ikut melaut bekerja membantu orang tua mencari nafkah untuk berkontribusi bagi kelangsungan kehidupan keluarga; bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka setiap anak didik yang tinggal di pulau dan pesisir berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui pendidikan formal di sekolah; bahwa untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi anak untuk melanjutkan sekolah di pulau dan pesisir, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendorong upaya pendidikan alternatif melalui layanan pendidikan kelas perahu yang memberikan pelayanan khusus kepada anak pulau dan pesisir yang membantu orang tuanya mencari nafkah di laut dengan pendekatan belajar mandiri bagi siswa yang dilakukan di atas perahu saat mereka ikut melaut
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 5);
Maksud penyelenggaraan layanan pendidikan kelas perahu
adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang
bermukim di pulau dan pesisir agar memiliki kecerdasan
keterampilan, cinta tanah air, mandiri, mampu beradaptasi
dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 36 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS - BANTUAN OPERASIONAL - SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR - DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA - KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknıs Bantuan
Operasıonal Sekolah
Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah
Menengah Pertama Kabupaten Musı Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor I Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah
Dasar darl Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Musi
Rawas.
UU No 28 Tahun 1959;UU No 20 Tahun 2003;U No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
dengan PP No 66 Tahun 2O1O;
Ketentuan Umum,Bantuan Operasional Sekolah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
7 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
