Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan rincian
tugas pokok Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten
Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan
rincian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Organisasi dan
Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu
menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15. Tahun 2011;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya kelembagaan RT, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, PP No.72 Tahun 2005, PP No.73 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.5 Tahun 2007, Perda Sanggau No.13 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Rukun Tetangga, Dana RT, Kop Surat, Stempel dan Papan Nama RT, Pembinaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 40 Tahun 2011
perbup - ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BD.2011/No.40
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Tata Kerja Unit Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Daerah Ka bu paten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Organisasi, Penjabaran Tugas
dan Tata Kerja Unit Pemadam Kebakaran pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun
2011
Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Dan Penjabaran Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 35 Tahun 2011
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN - PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2011/No.27 Seri D Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, maka untuk
memberikan pedoman dalam pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan perlu adanya ketentuan lebih
lanjut yang mengatur mengenai pembentukan, tugas
pokok, fungsi dan organisasi Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, persyaratan pengurus, tata cara pembentukan pengurus, pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kedudukan keuangan dan kekayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2011/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2AOB tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pembentukan
Bab IV Kedudukan
Bab V Tugas, Fungsi dan Kewajiban
Bab VI Kegiatan
Bab VII Kepengurusan
Bab VIII Pelantikan Pengurus LPMD
Bab IX Pemberhentian Pengurus LPMD
Bab X Struktur Organisasi
Bab XI Hubungan Kerja
Bab XII Sumber Dana
Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2011.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 29 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa perubahan besaran Organisasi Petangkat Daerah yang dibentuk berdasarkall Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dapat dilaksanakan setelah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.3 Tahun 1982, UU No.5 Tahun 1984, UU No.25 Tahun 1992, UU No.9 Tahun 1995, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.9 Tahun 2003, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.57 Tahun 2007, Perda Sanggau No.12 Tahun 2007, Perda Sanggau No.18 Tahun 2007, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 2, Pasal 15, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2011.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bandan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan
bencana di Kabupaten Jembrana, perlu di bentuk Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;
b. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ, perihal tindak lanjut
pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakasud dalam huruf a dan
huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008.
1.KETENTUAN UMUM; 2.PEMBENTUKAN; 3.KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; 4.SUSUNAN ORGANISASI; 5.KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; 6.ESELON DAN KEPEGAWAIAN; 7.TATA KERJA; 8.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 9.PEMBIAYAAN; 10.KETENTUAN PERALIHAN; 11.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2011.
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 71 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2006, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.39 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.14 Tahun 2009, Perbup No.71 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Wilayah Kerja, Tata Kerja dan Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2011.
Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 1 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
