PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN CILACAP KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2018/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Perintah Tugas Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap serta dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, diperlukan Guru dan dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai
Negeri Sipil; untuk melaksanakan ketentuan BAB V Huruf B angka 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Petunjuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Petunjuk Bantuan Operasional Sekolah, menyebutkan bahwa guru honor sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Perintah Tugas Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pasal 1, 2, 3, 4 Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Perintah Tugas Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 35 Tahun 2021
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU - TAMAN KANAK-KANAK - SEKOLAH DASAR I - SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD Tahun 2021 Nomor 35
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama, namun dalam pelaksanaanya diperlukan pengaturan lebih lanjut.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permendikbud No 1 Th 2021; Perda Kota Tangerang No 11 Th 2007.
Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 31 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 35 Tahun 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 35 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA /MA Dan SMK Negeri Dan Swasta Dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kementerian Agama Kota Banjar Tahun Pelajaran 2013-2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Peserta Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Periode 2023-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia desa
yang memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan di Desa, Pemerintah
menyelenggarakan Program Rekognisi Pembelajaran
Lampau bagi kepala desa, perangkat desa, anggota badan
permusyawaratan desa, pengelola bum desa, tenaga
pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan
masyarakat desa; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Program Rekognisi Pembelajaran Lampau di Kabupaten
Blora, perlu dilakukan fasilitasi berupa pemberian
beasiswa bagi kepala desa, perangkat desa, anggota
badan permusyawaratan desa, pengelola bum desa,
tenaga pendamping profesional, serta pegiat
pemberdayaan masyarakat desa peserta Program
Rekognisi Pembelajaran Lampau; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian
hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi kepala desa, perangkat desa, anggota badan
permusyawaratan desa, pengelola bum desa, tenaga
pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan
masyarakat desa peserta Program Rekognisi Pembelajaran
Lampau periode 2023-2025 perlu diatur mengenai teknis
pelaksanaan pemberian beasiswa dimaksud dalam
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Beasiswa Bagi Mahasiswa Peserta Program Rekognisi
Pembelajaran Lampau Desa Periode 2023-2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 41 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Beasiswa Peserta Program RPL Desa, Kriteria Penerima Beasiswa, Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Penerima Beasiswa, Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Beasiswa, Kewajiban Penerima Beasiswa, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Teknıs
Program Indonesıa
Pıntar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan lnstruksi Prcsiden Nomor 7
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan
Keluarga Sejahtera Program lodone$a Pintar, .lan
Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga
Muktif, pedu menetapkao Feraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.
UU No 28 Tahun 1959;UU No 20 Tahun 2003;UU No 13 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
denggn UU No 9 Tahun 2Ol5;Perpres No 63 Tahun 2017;Permendikbud No 19 Tahun 2016 sebagailnarra telah
diubah dengan Permendikbud No 9 Tahun 2018;
Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
13 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembinaan dan Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan sosial;
b. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi
kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia
sekolah untuk memperoleh pendidikan, dan harus diwujudkan
secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif,
aman, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk lain
yang sederajat, Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan
daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini
dengan berasaskan obyektif, transparansi, non diskriminatif,
berkeadilan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN AZAS Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB III TATA CARA PPDB
BAB IV JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR
Pasal 22 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 35 Tahun 2015
PEMBERIAN - TUGAS - BELAJAR DAN - IZIN BELAJAR - BAGI PNS - DI LINGKUNGAN PEMKAB OKU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2015/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemkab OKU Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan' Sural Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4;Tahun 2013 tentang pemberian tugas
belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain
dijelaskan bahwa untuk lebih menjamin kelancaran
pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar, perlu
diatur oleh Kepala Daerah
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain: UU No 20 Tahun 2003 ;UU No 37 Tahun 2003 ;UU No 17 Tahun 2003 ;UU No 5 Tahun 2014 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan PP UU No 2 Tahun 2014 ;PP No 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan
PP No 13 Tahun
2002 ;PP No 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP
No 12 Tahun 2002 ;PP No 53 Tahun 2010;Perpres No 12 Tahun 1961;Kepmendagri No 47 Tahun 2001;Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ tanggal £
Januari 1990 ;Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor
595/D5.17T72007 tanggal 27 Feoruari 2007 ;Surat Edaran Menteri; Pendayacjunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013
Materi pokok dalam peraturan ini adalah ; MAKSUD DAN TUJUAN,RUANG LINGKUP,PERENCANAAN,PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN,PELIMPAHAN WEWENANG,PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR,KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJiBAN,SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI DAN SUMBER PEMBIAYAAN,PENGABDIAN,PENGEMBANGAN KARIR DAN JABATAN,SANKS!,PENGAKTIFAN KEMBALI,MONITORING DAN EVALUASI,KETENTUAN PERALIHAM,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
