Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN E-GOVERMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dengan perkembangan teknologi perlu disediakan informasi melalui jaringan internet bagi masyarakat sebagai upaya untuk pelayanan publik dan keterbukaan informasi
UU No.27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2010, PP No.82 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, Kepres No.1 Tahun 2014, Inpres No.3 Tahun 2003, Inpres No.9 Tahun 2015
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Perencanaan; Pelaksanaan E-Goverment; Pemeliharaan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tambrauw Nomor 22 Tahun 2016
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2016 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tambrauw, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tambrauw tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 56 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Tambrauw No. 16 Tahun 2011; Perda Kab. Tambrauw No. 14 Tahun 2012; dan Perda Kab. Tambrauw No. 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Organisasi; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
-
-
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pakaian Dinas PNS,Penjabat Daerah,camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemkab Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf g tentang Jenis Pakaian Dinas;
b. bahwa dalam rangka pemakaian seragam dinas harian kemeja putih, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 32), perlu disesuaikan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
Peraturan Bupati Toban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun · 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2014 Seri E Nomor 32);
Beberapa kententuan dalam Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Cam.at dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri E Nomor 29) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:
a. Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 12);
b. Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 32). diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d;
2. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan setelah huruf b ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d;
3. Ketentuan pada lampiran I huruf A setelah angka 3.2 ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 4.1, 4.2, 4.3;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat secara Paripurna dengan Karateristik tersendiri yang di pengaruhi oleh Perkembangan ilmu Pengetahuan Kesehatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PERDA No.1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan Tujuan, Pemberian Nama Rumah Sakit Daerah, Lambang dan Makna.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 298 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah dan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah,dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah
Laut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut. Hal-hal yang diatur meliputi Pengajuan Permohonan Hibah, Evaluasi Permohonan, Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah; Pengajuan Permohonan Bantuan Sosial
, Evaluasi Permohonan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial; Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
37 halaman; penjelasan 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan Untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembentukan produk hukum Desa
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau;
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
Perbup ini terdiri dari Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas Pembentukan, Bab III Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa; Bab IV Peraturan Desa; Bab V Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa; Bab VI Peraturan Bersama Kepala Desa; Bab VII Peraturan Kepala Desa; Bab VIII Pembiayaan; Bab IX Keputusan Kepala Desa; Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016.
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tambrauw Nomor 21 Tahun 2016
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2016 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tambrauw, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tambrauw tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Tambrauw.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 56 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; dan Perda Kab. Tambrauw No. 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
-
-
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
