Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 21 Tahun 2016

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbup ini terdiri dari Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas Pembentukan, Bab III Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa; Bab IV Peraturan Desa; Bab V Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa; Bab VI Peraturan Bersama Kepala Desa; Bab VII Peraturan Kepala Desa; Bab VIII Pembiayaan; Bab IX Keputusan Kepala Desa; Bab X Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 21 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malinau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Malinau Kota

Tanggal Penetapan

12 Juli 2016

Tanggal Pengundangan

12 Juli 2016

Tanggal Berlaku

12 Juli 2016

Sumber

BD 2016/NO. 12

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malinau

Bidang

Halaman ini telah diakses 464 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 21 Tata Cara Penyusunan Produk hukum Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2016/NO. 12
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan Untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembentukan produk hukum Desa Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa; Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Perbup ini terdiri dari Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas Pembentukan, Bab III Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa; Bab IV Peraturan Desa; Bab V Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa; Bab VI Peraturan Bersama Kepala Desa; Bab VII Peraturan Kepala Desa; Bab VIII Pembiayaan; Bab IX Keputusan Kepala Desa; Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa 19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 21 Tahun 2016

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT