PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.327 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.05/2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Diubah dengan
  1. PMK No. 221/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umbum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.05/2008
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Mengubah
  1. PMK No. 34/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.05/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
Mencabut
  1. PMK No. 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 33/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.05/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah
Mencabut
  1. PMK No. 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.02/2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 09/PMK.02/2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 07/PMK.02/2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instsni Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum Kesehatan Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan